Palang Merah Internasional Peringatkan Jangan Sampai Dunia Terlambat Kendalikan Senjata AI, Drone Serang Bisa Beroperasi Tanpa Manusia

Minggu, 22 Nov 2026, 23:12 WIB

GENEVA - Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memperingatkan dunia berisiko kehilangan kesempatan untuk mengendalikan penggunaan senjata otonom berbasis kecerdasan buatan (AI). Perkembangan teknologi persenjataan yang semakin cepat dinilai mulai melampaui upaya masyarakat internasional dalam menyusun aturan penggunaannya.

Peringatan tersebut muncul setelah konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melibatkan lebih dari 120 negara anggota Konvensi Senjata Konvensional Tertentu berakhir di Jenewa, Swiss, tanpa menghasilkan kesepakatan konkret mengenai instrumen hukum untuk mengatur senjata otonom.

Ket. Foto: Kecerdasan buatan semakin mudah diakses sehingga tidak hanya militer negara yang berpotensi memanfaatkannya untuk mengembangkan kemampuan persenjataan. — Sumber: Istimewa

Dilansir dari The Guardian, Minggu (22/11), Palang Merah dan sejumlah organisasi hak asasi manusia (HAM) khawatir penundaan regulasi justru memberikan kesempatan kepada industri persenjataan dan militer untuk mengembangkan standar penggunaan senjata tersebut tanpa pengawasan internasional yang memadai.

Direktur Hukum Internasional, Pergerakan, dan Kemitraan ICRC, Cordula Droege, mengatakan dunia mulai menyaksikan penggunaan kecerdasan buatan dalam peperangan, termasuk kemungkinan penerapannya secara langsung pada sistem persenjataan.

"Kita mulai melihat kecerdasan buatan digunakan di medan perang dan mungkin juga sudah ada dalam sistem senjata. Jika kita membiarkan ini tanpa regulasi, akan jauh lebih sulit untuk mengembalikan keadaan seperti semula," kata Droege.

Senjata otonom merupakan sistem persenjataan militer yang mampu memilih dan menyerang sasaran tanpa campur tangan manusia secara langsung. Teknologi ini memanfaatkan kecerdasan buatan, sensor, serta sistem robotika untuk mengambil keputusan dalam menjalankan operasi militer.

Perkembangan teknologi tersebut membuat kemampuan persenjataan semakin kompleks. Salah satu contohnya adalah penggunaan AI untuk membantu menentukan target serangan, seperti yang dilakukan militer Israel dalam operasi di Gaza.

Contoh lainnya terlihat dalam perang Rusia-Ukraina. Sejumlah drone telah dilengkapi kemampuan semi-otonom atau last-mile capability, yakni teknologi yang memungkinkan kecerdasan buatan mengambil alih kendali ketika drone mendekati sasaran pada tahap akhir serangan.

Presiden ICRC Mirjana Spoljaric Egger bersama Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebelumnya telah mendesak pembentukan instrumen hukum internasional yang mengikat. Aturan tersebut diharapkan memuat larangan dan pembatasan tegas terhadap penggunaan senjata otonom.

ICRC secara khusus mengusulkan pelarangan senjata otonom yang dirancang untuk menyerang manusia. Organisasi tersebut juga meminta agar sistem persenjataan memiliki perilaku yang dapat diprediksi, disertai pembatasan sasaran dan tujuan penggunaannya.

Droege menegaskan, pengaturan senjata otonom tidak harus berarti melarang seluruh teknologi tersebut. Menurutnya, komunitas internasional perlu menetapkan batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pengembang maupun pengguna senjata.

"Ini bukan tentang melarang semua sistem senjata otonom, tetapi untuk menetapkan batasan dalam perjanjian internasional tentang garis merah yang tidak boleh dilanggar," ujarnya.

"Kita sangat dekat untuk melanggar garis merah tersebut, khususnya menargetkan manusia melalui mesin seharusnya menjadi garis merah moral," tambahnya.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Penggunaan teknologi otonom dan sistem penargetan berbantuan AI dalam konflik bersenjata telah dikaitkan dengan sejumlah insiden yang menimbulkan korban sipil.

Pada Juli 2026, tiga warga sipil dilaporkan tewas akibat serangan drone Rusia di Zaporizhzhia, Ukraina tenggara. Drone yang dipandu sistem AI itu diduga berupaya menyerang sebuah pompa bensin, tetapi justru menabrak tembok. Pecahan peluru dari ledakan tersebut kemudian menewaskan tiga orang.

Di Gaza, penggunaan sistem penargetan berbantuan AI oleh militer Israel juga menjadi sorotan organisasi HAM. Teknologi tersebut memungkinkan proses identifikasi target berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan metode yang sepenuhnya mengandalkan analisis manusia.

Namun, kelompok HAM menilai percepatan proses penargetan itu turut meningkatkan risiko kesalahan. Warga sipil dan orang-orang yang hanya memiliki hubungan lemah dengan kelompok militan dilaporkan ikut menjadi korban serangan.

Sementara itu, serangan Amerika Serikat yang menghantam sebuah sekolah dasar di Iran dan menewaskan 156 warga sipil, termasuk 120 anak sekolah, dilaporkan berkaitan dengan kesalahan intelijen yang dikumpulkan melalui sistem AI.

Anna Hehir, kepala tata kelola AI militer di Future of Life Institute, memperingatkan penundaan kesepakatan internasional dapat membuka jalan bagi insiden korban massal yang lebih besar.

Dia juga menyoroti pengembangan teknologi swarm, yakni kemampuan mengoperasikan ratusan hingga ribuan drone otonom secara bersamaan.

Menurut Hehir, kesalahan algoritma pada satu sistem saja berpotensi memengaruhi seluruh kelompok drone apabila sistem tersebut terhubung dan menjalankan instruksi berdasarkan data yang keliru.

"Hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan besar, hanya karena banyaknya sistem yang akan beroperasi secara otonom. Yang dibutuhkan hanyalah satu sistem yang mengalami kesalahan algoritma, dan kemudian seluruh kelompok sistem akan dimanfaatkan dan diarahkan ke jalur yang didasarkan pada kesalahan tersebut," katanya.

Risiko lainnya adalah penyebaran teknologi tersebut ke tangan kelompok bersenjata non-negara. Kecerdasan buatan semakin mudah diakses sehingga tidak hanya militer negara yang berpotensi memanfaatkannya untuk mengembangkan kemampuan persenjataan.

Gerakan Houthi di Yaman, misalnya, disebut telah memanfaatkan Claude untuk membantu pengodean yang berkaitan dengan rudal balistik. Sementara kelompok-kelompok bersenjata di kawasan Sahel, Afrika, dilaporkan menggunakan perangkat AI untuk meningkatkan kemampuan balistik drone dan membantu perencanaan operasi.

Di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, perundingan di Jenewa justru belum menghasilkan langkah regulasi yang konkret.

Seorang diplomat senior yang mengetahui jalannya diskusi PBB mengatakan perkembangan paling penting dalam pertemuan tersebut sebenarnya adalah mulai munculnya kemauan politik untuk membahas pengaturan senjata otonom setelah proses perundingan berlangsung selama 13 tahun.

Namun, bagi ICRC dan kelompok HAM, kemauan politik saja tidak cukup. Mereka menilai dunia membutuhkan kesepakatan yang mengikat secara hukum sebelum perkembangan teknologi persenjataan membuat pengendaliannya semakin sulit dilakukan.

  • Artificial Intelligence

Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S

Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.