Kabar Gembira! Gaji PPPK Paruh Lombok Dipastikan Pemkab Cair Senin Besok
Minggu, 22 Nov 2026, 23:02 WIBLOMBOK UTARA, NTB - Pembayaran gaji sekitar 500 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dipastikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat rampung dan cair pada Senin (23/11).
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Lombok Utara M. Najib di Lombok Utara, Minggu (22/11), mengatakan proses pencairan gaji saat ini berlangsung secara bertahap karena adanya batas jumlah transfer harian melalui bendahara.
“Sekarang masih ditransfer secara bertahap, ada batas jumlah transfer per hari di bendahara kita. Jadi tidak bisa sehari sekaligus semua, tinggal bersabar, hanya beberapa hari,” kata Najib.
Ia memperkirakan seluruh gaji tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing penerima pada Senin (23/11).
“Insyaallah Senin besok sudah bisa masuk di rekening masing-masing,” ujarnya.
Gaji yang dibayarkan merupakan akumulasi selama 10 bulan pengabdian, terhitung sejak Januari 2026. Dengan perhitungan Rp1 juta per bulan, setiap penerima akan memperoleh total Rp10 juta.
“Itu untuk 10 bulan, jadi kalau sebulan dihitung Rp1 juta berarti nanti akan masuk di rekening Rp10 juta,” katanya.
Najib menyebutkan jumlah penerima gaji PPPK paruh waktu di Lombok Utara mencapai sekitar 500 orang sehingga total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah mencapai miliaran rupiah.
Ia mengatakan pembayaran tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga pendidik yang berstatus PPPK paruh waktu.
Sementara itu, tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK masih menerima honor dari dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) atau dana BOS sekolah.
Besaran honor bergantung pada kebijakan dan kemampuan keuangan masing-masing sekolah serta jumlah jam mengajar. Sebagai contoh, jika honor berkisar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per jam, jumlah yang diterima disesuaikan dengan beban mengajar.
“Kalau honor itu merupakan kebijakan dan kemampuan teman-teman BOS yang ada di satuan pendidikan. Tergantung jam mengajarnya,” kata Najib.
Ia berharap seluruh tenaga honorer yang masih tersisa ke depan dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik melalui jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun PPPK.
Najib juga berharap ke depan tidak ada lagi tenaga PPPK paruh waktu karena skema tersebut dinilai hanya menjadi solusi sementara untuk mengatasi kondisi kepegawaian saat ini.
Menurut dia, sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer baru. Ant
Redaktur: Koran Jakarta
Penulis: Opik
Berita Terkait:
-
Bulog Serang Siapkan 200 Ton Beras SPHP Siap Didistribusikan ke Pengecer
-
Sosialisasi Program Simpanan Pelajar di Sekolah Dasar, Tingkatkan Kesadaran Menabung Sejak Dini
-
Esther Sri Astuti: Padi Tahan Kekeringan Penting untuk Jaga Pasokan Pangan.
-
Polda DIY Siaga saat Aksi di Yogyakarta, Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan di Kawasan Malioboro
-
Harga Jagung Anjlok? Bulog Wajib Beli! Segini Harga yang Dijamin Pemerintah
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.