Kalau Gas Pupuk Seret, Harga Pangan Bisa Melambung

Sabtu, 21 Nov 2026, 11:00 WIB

JAKARTA-Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) mendorong pemerintah dan DPR memperkuat kepastian alokasi gas bumi untuk industri pupuk melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pupuk sekaligus mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Ket. Foto: Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto di sela diskusi FORWIN bertajuk “Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional” di Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026) — Sumber: istimewa

Ketua Harian APPI Nugroho Christijanto mengatakan, gas bumi memiliki posisi strategis bagi industri pupuk karena digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi amonia yang selanjutnya menjadi bahan dasar pupuk nitrogen dan pupuk majemuk.

“Gas untuk pupuk itu sebenarnya adalah gas untuk pangan dan energi secara bersama,” ujar dalam diskusi Forum Wartawan Industri (FORWIN) bertajuk “Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional” di Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Menurut dia, keberlanjutan industri pupuk tidak cukup hanya dijamin melalui penetapan harga gas. Setidaknya terdapat lima aspek yang perlu dipastikan dalam kebijakan gas nasional, yakni kejelasan alokasi, harga yang kompetitif, ketersediaan infrastruktur distribusi, kemudahan akses, serta kepastian regulasi dan kelembagaan.

Karena itu, APPI menilai prinsip-prinsip tersebut perlu diperkuat dalam payung hukum migas yang tengah disusun. Nugroho menyebut reformasi tata kelola migas harus memastikan gas yang dialokasikan untuk kebutuhan domestik benar-benar dapat disalurkan hingga pengguna akhir.

"Kita melihat bahwa kalau misalnya reformasi terkait dengan [RUU] Migas ini nanti memang benar diupayakan, tentu apa yang coba diusulkan itu berkenaan dengan kami mendukung sekali penguasaan negara dan tata kelola yang efektif ini. Dan tentunya kenapa itu juga penting untuk kita dukung, karena efeknya itu akan berdampak langsung kepada industri. Dari produksi, kemudian kepastian untuk kita bisa merencanakan investasi ke depan, itu bisa kita lakukan secara berkelanjutan,” jelasnya.

APPI juga mendukung penguatan prinsip Domestic Market Obligation (DMO) dalam pengelolaan gas bumi. Namun, menurut Nugroho, DMO tidak cukup hanya menetapkan persentase gas yang wajib digunakan di dalam negeri.

Ia menilai penerapan DMO perlu terintegrasi dengan neraca gas nasional, kebutuhan per sektor dan wilayah, serta kesiapan infrastruktur. Dengan demikian, alokasi gas domestik tidak berhenti pada penetapan volume, tetapi benar-benar dapat diterima industri pengguna.

“Jangan sampai kita punya sumber gas yang cukup dan ada kewajiban DMO, tetapi gasnya tidak bisa sampai ke industri karena sumbernya berada di remote area dan infrastrukturnya belum tersedia,” katanya.

Nugroho menambahkan, kepastian pasokan menjadi semakin penting karena industri pupuk memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian. Gangguan pasokan gas dapat menekan efisiensi dan utilisasi pabrik pupuk, meningkatkan biaya produksi, dan pada akhirnya berpotensi mengganggu ketersediaan pupuk bagi petani.

“Kalau pasokan gas tidak terpenuhi sesuai alokasi, tekanan pertama yang dirasakan industri pupuk adalah efisiensi. Ketika efisiensi tertekan, daya saing produk juga terdampak,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo mengatakan pemerintah terus mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang pro terhadap industri. Menurut dia, kepastian pasokan dan harga gas penting karena industri merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.

Kemenperin juga mendorong agar sektor-sektor industri penerima gas diposisikan sebagai sektor prioritas yang setara, sehingga tidak terjadi urutan prioritas yang berpotensi membuat industri berada di posisi paling belakang ketika terjadi keterbatasan pasokan.

“Kita ingin menyamakan mindset bahwa HGBT itu harus pro-industri. Kalau industri bisa maju dan berdaya saing, multiplier effect-nya akan ke mana-mana, termasuk pertumbuhan ekonomi,” kata Bimo.

Bimo menyebut pemerintah juga mendorong agar pemanfaatan gas bumi mengutamakan kebutuhan domestik. Setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, barulah gas dapat dialokasikan untuk ekspor.

Namun, ia mengakui tantangan pasokan gas domestik tidak hanya terkait ketersediaan sumber daya, tetapi juga infrastruktur. Penurunan produksi gas di sejumlah wilayah, terutama Jawa, membuat sumber gas dari wilayah yang lebih jauh perlu didukung fasilitas transportasi dan infrastruktur gas yang memadai.

Di sisi lain, Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menilai RUU Migas dapat menjadi momentum untuk mengunci kepastian pasokan gas bagi industri domestik. Menurut dia, gas tidak lagi sekadar isu energi atau bahan baku, tetapi telah menjadi salah satu faktor penentu daya saing industri nasional.

“RUU Migas ini merupakan momentum untuk mengunci kepastian pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Heri.

Heri menilai RUU Migas perlu mengatur prinsip dan mandat tata kelola yang jelas, sementara aspek teknis seperti alokasi, kontrak, harga dan mekanisme penyaluran dapat diperkuat melalui aturan turunannya.

Ia juga menilai kebijakan gas perlu mempertimbangkan fungsi gas sebagai bahan baku, kemampuan substitusi serta dampaknya terhadap rantai pasok. Hal ini penting karena gangguan pasokan atau kenaikan harga gas dapat menekan utilisasi pabrik, meningkatkan biaya produksi, mengerek harga produk dan pada akhirnya mengurangi daya saing industri nasional.

“Industri pupuk sangat strategis karena gas merupakan feedstock untuk memproduksi amonia atau bahan baku berbasis nitrogen yang berkaitan langsung dengan produksi pangan dan ketahanan pangan,” ujar Heri.

Karena itu, Heri menyarankan kebutuhan gas untuk industri pupuk mendapat perlakuan yang jelas dalam proyeksi pasokan beberapa tahun ke depan. Perencanaan tersebut perlu diselaraskan dengan kontrak gas, jadwal pemeliharaan pabrik, rencana produksi hingga kebutuhan pupuk nasional.

Prioritas Domestik

Menurut dia, RUU Migas juga perlu mengedepankan prioritas domestik, alokasi yang transparan, akuntabilitas, kontrak yang bankable, serta evaluasi manfaat ekonomi secara terukur.

Dengan kerangka tersebut, kebijakan gas diharapkan tidak hanya menjamin pasokan energi dan bahan baku bagi industri, tetapi juga mendorong penciptaan nilai tambah domestik, investasi, penerimaan negara, serta memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Bagi industri pupuk, kepastian gas pada akhirnya bukan semata persoalan biaya produksi. Kepastian tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan produksi pupuk, mendukung produktivitas pertanian, dan mempertahankan capaian swasembada pangan nasional.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.