Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas

JAKARTA-Perubahan ekonomi dunia menghadirkan tantangan baru bagi pembangunan industri Indonesia. Ketegangan geopolitik dan penataan ulang rantai pasok global meningkatkan kebutuhan akan kepastian pasokan bahan baku, energi, dan teknologi. Di saat yang sama, percepatan digitalisasi dan tuntutan pengurangan emisi mengubah cara produksi dan syarat daya saing.

Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Upaya ini membutuhkan hubungan yang lebih erat antara penyedia bahan baku, industri pengolahan, pemasok komponen, dan produsen barang jadi, serta penguasaan teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

“Ini bukan sekadar kelanjutan kebijakan masa lalu, melainkan pembaruan yang disesuaikan dengan realitas global dan kebutuhan domestik,” ujar mantan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) di Jakarta, Jumat (6/11). Pernyataan ini juga disampaikannya dalam kuliah umum di Universitas Hiroshima, Jepang, Juli 2025.

Untuk menjawab tantangan itu, pada akhir 2025 AGK selaku Menteri Perindustrian meluncurkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai kerangka kebijakan nasional yang integratif dan komprehensif. SBIN menjadi instrumen teknokratis pertama yang menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan industri.

SBIN memuat delapan elemen: ketahanan ekonomi, kemandirian, penciptaan lapangan kerja, pembangunan SDM dan teknologi, hilirisasi, pemerataan ekonomi melalui industri rakyat dan IKM, reformasi regulasi, serta pengembangan industri hijau dan biru. Dari delapan elemen itu, esensinya dirangkum dalam lima prinsip yang saling berkaitan.

Pendekatan ini mengubah cara kerja lama yang sektoral menjadi pendekatan menyeluruh berbasis prioritas rantai pasok setiap produk industri, dan telah melalui public hearing dengan asosiasi, akademisi, dan pakar ekonomi.

1. Integrasi Semua Sektor

Fragmentasi kebijakan dan ego sektoral masih menjadi persoalan mendasar pembangunan ekonomi Indonesia. Setiap kementerian/lembaga, bahkan antarsektor dalam satu kementerian, kerap memiliki cara pandang dan target masing-masing yang tidak terintegrasi.

SBIN hadir untuk mengorkestrasi agenda pembangunan industri nasional dalam satu kerangka, di mana setiap pihak berperan sesuai domain tugasnya. Contohnya, program peningkatan produksi pertanian harus diintegrasikan dengan industri agro, industri kimia dan pupuk, industri alat dan mesin pertanian, transportasi, pengemasan, hingga jasa logistik.

Integrasi ini juga mencakup penyelarasan dengan kebijakan pendidikan, penelitian, energi, infrastruktur, pembiayaan, dan pembangunan wilayah. Kebutuhan industri terhadap tenaga terampil harus terhubung dengan pendidikan vokasi, sementara investasi teknologi membutuhkan dukungan riset dan pembiayaan jangka panjang.

Untuk itu, SBIN mendorong lima aksi: menetapkan peta rantai pasok lintas sektor berbasis pohon industri; membangun koridor industri terintegrasi yang menempatkan fasilitas hulu, antara, dan hilir dalam hubungan geografis yang efisien; membentuk badan pengelola klaster industri; menghubungkan perusahaan termasuk IKM melalui platform rantai pasok digital; serta mengintegrasikan perencanaan wilayah yang menyatukan WPPI, kawasan industri, sentra IKM, dan Desa Industri.

2. Penguatan Backward & Forward Linkages

Penguatan keterkaitan antarsektor adalah cara SBIN menerjemahkan integrasi ke dalam hubungan produksi yang konkret. Backward linkage adalah hubungan industri dengan pemasok inputnya, sedangkan forward linkage adalah hubungan hasil produksi dengan industri pengguna, sektor ekonomi lain, dan pasar.

Melalui pemetaan kedua keterkaitan itu, SBIN mengidentifikasi mata rantai yang masih lemah atau bergantung pada pasokan luar negeri.

Penguatannya dilakukan melalui tujuh aksi: memperkuat ekosistem suplai domestik di hulu; business matching untuk menyelaraskan perencanaan dan produksi; membentuk kemitraan pemasok-industri dan pengolah-pembeli; meningkatkan kandungan lokal melalui reformasi TKDN dan P3DN; memperluas produk hilir dan akses pasar, contohnya oleokimia sawit untuk kosmetik, deterjen, polimer, dan tekstil; menyediakan pembiayaan rantai pasok seperti invoice financing dan factoring khusus IKM; serta memberikan perlindungan pasar domestik melalui perluasan SNI wajib dan pengendalian impor produk hilir.

3. Industrialisasi melalui Penguatan Hilirisasi

Hilirisasi merupakan bagian dari industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk antara maupun barang jadi. Dalam kerangka SBIN, hilirisasi perlu diperdalam agar menghasilkan produk bernilai ekonomi lebih tinggi dan menjadi input bagi industri lanjutannya.

Karena itu, hilirisasi harus dikaitkan dengan penguasaan teknologi, tenaga kerja terampil, riset terapan, pembiayaan jangka panjang, dan akses pasar. Rantai nikel menuju baterai dan kendaraan listrik menjadi contoh pentingnya pendalaman hilirisasi.

SBIN menekankan lima aksi: melanjutkan investasi hingga manufaktur lanjutan dan barang jadi; membangun industri antara seperti bahan kimia, komponen elektronik, dan permesinan; membawa hasil riset ke lini produksi lewat kerja sama industri dengan lembaga riset dan perguruan tinggi; memodernisasi proses produksi melalui transformasi digital, otomasi, IoT, dan AI; serta menyediakan pembiayaan investasi jangka panjang untuk peningkatan skala teknologi dan pengembangan prototipe.

4. Pemerataan dan Inklusivitas Ekonomi

Pemerataan dalam SBIN diwujudkan melalui perluasan keterlibatan wilayah dan pelaku usaha dalam proses industrialisasi. Desa ditempatkan sebagai basis produksi sekaligus lokasi penciptaan nilai tambah yang terhubung dengan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Pengembangan pengolahan komoditas lokal membuka peluang agar kegiatan ekonomi berlangsung di wilayah asal bahan baku.

Inklusivitas juga tercermin dalam perhatian terhadap IKM: pengembangan keterampilan, akses teknologi, pembiayaan, pasar, sertifikasi, dan kemitraan dengan industri besar.

Pemerataan ini diwujudkan dalam enam aksi: menetapkan pelabuhan masuk untuk sebagian barang impor di kawasan Indonesia Timur; mengembangkan Desa Industri berbasis potensi lokal seperti kelapa, singkong, sagu, kakao, jagung, dan hasil laut; mengembangkan sentra IKM beserta kelembagaannya; membuka akses infrastruktur dan teknologi di desa; memperluas pembiayaan dan akses pasar bagi IKM melalui KUR, pendampingan pembukuan, dan kemitraan subkontrak; serta menjamin akses keterampilan bagi kelompok tertinggal melalui pendidikan dan pelatihan di desa dan daerah 3T.

5. Keselarasan Ekologis dan Peningkatan Kualitas Manusia

SBIN menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan kemampuan industri. Peningkatan produksi harus disertai efisiensi energi, air, dan bahan baku, pengurangan emisi, serta pengelolaan limbah melalui ekonomi sirkular. SBIN juga menekankan standardisasi industri hijau dan pengembangan teknologi penangkapan serta pemanfaatan karbon.

Dimensi sosialnya juga kuat. Pendidikan, peningkatan keterampilan, keselamatan kerja, upah layak, dan perlindungan sosial menjadi bagian dari transformasi industri. Teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan, merawat, dan mengembangkannya.

Keselarasan ini diwujudkan melalui enam aksi: menjalankan peta jalan dekarbonisasi pada sembilan subsektor industri; mengurangi emisi melalui efisiensi energi dan teknologi CCU; menerapkan ekonomi sirkular melalui industri daur ulang; memperkuat standar dan pembiayaan industri hijau; merevitalisasi pendidikan vokasi dengan kurikulum berbasis industri, teaching factory, dan pemagangan; serta menyiapkan keterampilan untuk transisi hijau melalui pelatihan khusus dan standar kompetensi digital dan hijau.

Konsistensi Lintas Kepemimpinan

Pada akhirnya, SBIN diharapkan menjadi panduan bersama dalam membangun ekonomi dan industri nasional yang lebih integratif. Kerangka ini perlu diterjemahkan ke dalam keselarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Harapan tersebut membutuhkan kemauan politik dan komitmen para pemimpin untuk menjaga kesinambungan kebijakan industrialisasi, karena pembangunan industri membutuhkan waktu panjang, investasi besar, dan kepastian arah kebijakan yang melampaui satu periode pemerintahan.

“Apa yang sudah dirintis oleh Pak Agus Gumiwang sebagai Menteri tentu harus kita lanjutkan. Kita akan teruskan apa-apa yang sudah dicapai dan apa yang sudah diletakkan akan kita perkuat kembali,” tegas Sarmuji pada acara Serah Terima Jabatan Menteri Perindustrian, Jumat (2/10).

Konsistensi inilah yang memungkinkan kemampuan industri tumbuh secara bertahap dan memberi manfaat lintas generasi.