Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kabar baik untuk 22.984 PPPK Paruh Waktu Jabar, Resmi! Kontrak Diperpanjang pada 2027

20 Jumat, 20 Nov 2026, 16:55 WIB | Oleh:
Kabar baik untuk 22.984 PPPK Paruh Waktu Jabar, Resmi! Kontrak  Diperpanjang pada 2027 Kabar baik untuk 22.984 PPPK Paruh Waktu Jabar, Resmi! Kontrak  Diperpanjang pada 2027 Doc: ANTARA/Ricky Prayoga
Ket. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Sopandi (kanan) dan Kepala Diskominfo Jabar Mas Adi Komar (kiri) memberikan keterangan di Gedung Pakuan Bandung.

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memastikan perpanjangan kontrak bagi 22.984 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk tahun 2027, sementara peluang pengangkatan tenaga teknis menjadi penuh waktu masih menunggu kepastian alokasi anggaran daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Dedi Sopandi di Bandung, Jumat, mengatakan pihaknya saat ini tengah mendistribusikan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak tahun 2027 bagi 22.984 PPPK Paruh Waktu secara bertahap berdasarkan wilayah dari Cirebon, Sumedang, Bandung, Cimahi, dan daerah lainnya.

Ia menegaskan penyerahan SK dilakukan secara langsung untuk memastikan kelancaran administrasi sekaligus menutup celah praktik pungutan liar (pungli).

"BKD berharap perpanjangan ini dibagikan langsung. Kedua, upaya mencegah agar tidak ada orang atau oknum yang mengatakan bahwa itu berbayar dan sebagainya," ujar Dedi Sopandi.

Adapun jumlah penerima perpanjangan kontrak sebanyak 22.984 orang tersebut tercatat menyusut dibandingkan total PPPK Paruh Waktu sebelumnya yang mencapai lebih dari 23.000 orang.

Penyusutan terjadi akibat beberapa faktor selama setahun terakhir, termasuk pegawai yang mengundurkan diri karena pindah domisili mengikuti pasangan usai menikah.

"Ada dalam kurun waktu setahun ini mereka pensiun. Yang kedua, ada yang terkena hukuman disiplin, dan ada yang mengundurkan diri dari PPPK paruh waktu," ujar Dedi.

Terkait peluang peningkatan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu, lanjutnya, saat ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan ketersediaan anggaran Pemprov Jabar.

Dedi menjelaskan pengangkatan tenaga pendidikan dari status paruh waktu menjadi penuh waktu memang telah masuk dalam kebijakan pemerintah pusat.

Namun pihaknya perlu mencermati dampaknya terhadap pos anggaran daerah sebelum membuka skema serupa bagi tenaga teknis.

"Nanti kita lihat dulu, pengangkatan yang Januari ke penuh waktu itu apakah berdampak juga dengan dana alokasinya atau dana alokasinya tetap di Pemprov. Kalau dana alokasinya tetap di Pemprov, maka kita akan bisa pergunakan untuk peningkatan yang paruh waktu ke penuh waktu untuk tenaga teknis lainnya," kata Dedi Sopandi.

Di sisi lain Pemprov Jabar juga masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembukaan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun mendatang. Dedi memastikan rekrutmen baru nantinya tidak akan melampaui jumlah pegawai yang pensiun.

Pada tahun ini tercatat sekitar 1.800 PNS di lingkungan Pemprov Jabar memasuki masa pensiun, sedangkan rata-rata angka pensiun tahunan berkisar antara 1.600 hingga 1.700 orang.

"Pengangkatan itu menyesuaikan dengan kondisi yang pensiun supaya tetap belanja pegawai itu di bawah 30 persen," katanya. Ant

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

20 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +