Gas Murah Bikin Industri Cuan Rp592 Triliun, Kok Bisa?

Jumat, 20 Nov 2026, 11:46 WIB

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan kebijakan penyediaan gas bumi bagi sektor industri guna menjaga daya saing, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian manufaktur nasional.

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan industri, menarik investasi, dan meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

Ket. Foto: Ket. ki-ka: moderator Elsa, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo P, Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto, Peneliti INDEF A. Heri Firdaus dalam Diskusi FORWIN bertajuk “Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional” di Jakarta, Kamis (19/11) — Sumber: istimewa

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo, mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan HGBT selama periode 2020–2025 telah memberikan dampak positif terhadap sektor industri dengan total nilai tambah mencapai Rp592,89 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan gas bumi dengan harga kompetitif bagi keberlangsungan kegiatan produksi dan pengembangan industri di dalam negeri.

“Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan HGBT memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja industri nasional. Hal ini menunjukkan bahwa gas bumi bukan sekadar sumber energi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan investasi sektor manufaktur,” ujar Bimo dalam diskusi mengenai arah kebijakan gas industri bersama FORWIN di Jakarta, Kamis (19/11).

Bimo menjelaskan, total dampak positif kebijakan HGBT tersebut terdiri atas peningkatan penjualan sebesar Rp351,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp38,30 triliun, peningkatan investasi Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp43,93 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan harga gas yang kompetitif mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Selain mendukung efisiensi biaya produksi, kebijakan ini turut menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pengembangan industri nasional.

“Penyediaan gas bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif sangat penting untuk menjaga struktur biaya produksi industri. Dengan kepastian pasokan dan harga energi, pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi, melakukan ekspansi, serta memperkuat daya saing produknya,” jelasnya.

Berdasarkan data SKK Migas hingga Agustus 2026, sektor industri menjadi pengguna gas bumi terbesar dengan porsi pemanfaatan mencapai 23,53 persen untuk industri selain pupuk dan 12,91 persen untuk industri pupuk. Dengan demikian, secara keseluruhan pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri, termasuk industri pupuk, mencapai 36,44 persen dari total pemanfaatan gas bumi nasional. Sementara itu, pemanfaatan gas bumi untuk sektor kelistrikan mencapai 14,16 persen. Besarnya porsi tersebut menunjukkan peran strategis gas bumi sebagai bahan baku, bahan penolong, maupun sumber energi dalam mendukung keberlangsungan produksi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Bimo menyampaikan, besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pasokan gas bumi harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan energi nasional. Terlebih, sejumlah subsektor industri memiliki ketergantungan tinggi terhadap gas bumi untuk menjaga kontinuitas kegiatan operasional.

Oleh karena itu, Kemenperin menekankan tiga arah utama kebijakan gas bumi bagi sektor industri, yakni keandalan dan efisiensi pasokan, kebijakan harga yang mendukung struktur biaya energi, serta dekarbonisasi dan pengembangan industri hijau.

Pada aspek keandalan pasokan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan kontinuitas distribusi gas bumi sesuai kebutuhan industri. Upaya tersebut juga perlu didukung penguatan infrastruktur serta fleksibilitas pasokan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan energi di berbagai kawasan industri.

Sementara dari sisi harga, kebijakan gas bumi diarahkan untuk menciptakan struktur biaya energi yang kompetitif dan terukur. Kepastian harga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha, khususnya bagi industri yang menggunakan gas bumi dalam jumlah besar.

“Keandalan pasokan dan kepastian harga harus berjalan beriringan. Harga yang kompetitif perlu didukung ketersediaan gas yang memadai agar manfaat kebijakan benar-benar dapat dirasakan oleh pelaku industri,” ungkap Bimo.

HGBT Berlaku hingga 2029

Lebih lanjut, Bimo menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 281.K/2026 pada 10 Juli 2026 mengenai pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri.

Ketentuan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2029, dengan evaluasi yang dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam kebijakan tersebut, penerima manfaat HGBT mencakup tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Berdasarkan ketentuan terbaru, sebanyak 232 perusahaan tercatat sebagai penerima HGBT, termasuk 11 perusahaan baru. Total volume gas yang ditetapkan mencapai 472 BBTUD (billion British thermal units per day), dengan volume pasokan hulu dan kebutuhan hilir yang telah diseimbangkan.

Secara terperinci, penerima HGBT meliputi 69 perusahaan industri baja, 65 perusahaan keramik, 59 perusahaan petrokimia, 18 perusahaan kaca, 14 perusahaan oleokimia, empat perusahaan pupuk, serta tiga perusahaan sarung tangan karet.

Adapun harga gas yang ditetapkan untuk sektor pupuk berada pada kisaran USD6,50–6,90 per MMBTU, sektor keramik USD7,00–7,03 per MMBTU, sedangkan sektor industri lainnya sebesar USD7,00 per MMBTU.

Bimo menerangkan bahwa penetapan volume HGBT terbaru telah mempertimbangkan kecukupan bagian negara, kemampuan pasokan dari sisi hulu, serta kebutuhan industri sebagai pengguna akhir.

Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara volume pasokan hulu dan kebutuhan hilir yang terjadi dalam ketentuan sebelumnya.

“Melalui pengaturan terbaru, volume hulu dan hilir telah diseimbangkan dengan mempertimbangkan kemampuan pasokan serta kebutuhan masing-masing perusahaan. Langkah ini penting agar implementasi kebijakan HGBT dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan,” paparnya.

Selain itu, penyusunan lampiran keputusan terbaru dilakukan berdasarkan wilayah dan sumber pasokan gas bumi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemantauan kesesuaian volume antara sumber pasokan dan pengguna industri.

Dorong Investasi dan Efisiensi Industri

Bimo menambahkan, hasil evaluasi implementasi HGBT tahun 2025 juga memperlihatkan kontribusi kebijakan tersebut terhadap peningkatan investasi industri. Keberadaan harga gas yang kompetitif menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menentukan lokasi dan kelayakan pengembangan fasilitas produksi.

Bahkan, pada tahun 2025 terdapat perusahaan penerima HGBT yang merupakan penanaman modal asing (PMA) dan baru memasuki tahap operasi komersial.

Di sisi lain, perkembangan kinerja penjualan dan penerimaan pajak dari sektor penerima HGBT menunjukkan hasil yang beragam, dipengaruhi kondisi pasar maupun aktivitas operasional masing-masing perusahaan.

Pada tahun 2025, misalnya, terdapat sejumlah perusahaan yang menghentikan sementara kegiatan operasional maupun melakukan revitalisasi fasilitas industri. Kondisi tersebut turut memengaruhi realisasi penjualan pada periode evaluasi.

Khusus industri pupuk, kebijakan HGBT juga berperan dalam menjaga stabilitas biaya produksi melalui penerapan harga gas tetap. Mekanisme tersebut membantu meminimalkan risiko kenaikan harga pokok produksi akibat fluktuasi harga amonia dan urea di pasar internasional.

Dengan demikian, manfaat kebijakan HGBT tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah melalui pengurangan kebutuhan subsidi pupuk.

Bimo menegaskan, penguatan kebijakan gas bumi ke depan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan sektor hulu, kebutuhan industri, dan keberlanjutan pengelolaan energi nasional.

Di samping menjaga pasokan dan daya saing, pemanfaatan gas bumi juga perlu diarahkan untuk mendukung transformasi industri hijau melalui peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi, serta penerapan standar industri hijau secara bertahap.

“Kebijakan gas bumi harus mampu menjaga ketahanan industri sekaligus mendukung transformasi menuju manufaktur yang lebih efisien dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pemanfaatan gas bumi dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian nasional,” pungkasnya. 

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.