Menjaga Harga, Merawat Daya Beli: Strategi Melindungi Ekonomi Masyarakat.
Jumat, 20 Nov 2026, 09:41 WIBPerubahan harga beras, minyak goreng, telur, dan cabai langsung memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Saat harga naik, rumah tangga harus mengatur pengeluaran agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi.
Gambaran itu terlihat dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) di Balai RW 3 Karangrejo Sawah III, Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini. Minyakita dijual Rp15.500 per liter, sedangkan harga pasar disebut melampaui Rp20.000. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan lima kilogram ditawarkan Rp58.000, dibandingkan harga pasar yang telah melebihi Rp70.000. Selisih itu berarti bagi keluarga berpenghasilan terbatas.
Upaya menjaga stabilitas harga itu memperoleh dua penghargaan tingkat Jawa Timur, yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik dan Kerja Sama Antardaerah Teraktif. Penghargaan pada 18 November 2026 itu mencerminkan upaya Surabaya memperkuat koordinasi dan jaringan pasokan.
Namun, penghargaan bukan garis akhir. Tantangan sebenarnya ialah mempertahankan harga terjangkau secara berkelanjutan, bukan sekadar menghadirkan pangan murah dalam kegiatan tertentu. Keberhasilan pengendalian inflasi semestinya diukur pula dari kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok tanpa mengorbankan kebutuhan hidup lainnya.
Angka inflasi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi nasional Oktober 2026 sebesar 0,22 persen secara bulanan, 3,23 persen secara tahunan, dan 2,40 persen sepanjang tahun kalender.
Angka tahunan itu masih dalam sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen. Namun, inflasi umum yang terkendali belum sepenuhnya mencerminkan tekanan belanja masyarakat.
Bank Indonesia mencatat inflasi pangan bergejolak atau volatile food sebesar 0,77 persen bulanan pada Oktober 2026, turun dari 1,46 persen pada September. Namun, secara tahunan, inflasi kelompok ini meningkat menjadi 5,81 persen dari 5,03 persen.
Inflasi inti tahunan tercatat 2,56 persen, turun dari 2,84 persen. Cabai merah dan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi pangan bergejolak, akibat penurunan produksi di sejumlah sentra. Risiko cuaca ekstrem dan El Nino perlu diantisipasi.
Di Jawa Timur, inflasi Oktober 2026 mencapai 0,07 persen bulanan, 3,09 persen tahunan, dan 2,14 persen sepanjang tahun kalender. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tahunan 4,70 persen dengan andil 1,30 poin persentase.
Cabai merah, cabai rawit, tomat, labu siam, dan ikan bandeng mendorong inflasi bulanan. Keterbatasan air dan cuaca kurang mendukung turut menurunkan hasil panen cabai dan tomat.
Sementara itu, Surabaya mencatat inflasi bulanan 0,02 persen pada Oktober. Sebagai kota perdagangan dan jasa yang bergantung pada pasokan daerah produsen, kesinambungan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi penting. Gangguan produksi di wilayah pemasok berpotensi memengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan di pasar kota.
Inflasi yang melambat bukan berarti harga kembali murah. Harga dapat tetap lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, pengendalian inflasi harus melindungi daya beli, bukan sekadar menjaga angka indeks harga konsumen.
Pasokan terhubung
Sebagai kota perdagangan dan jasa dengan kebutuhan pangan besar, Surabaya tidak dapat mengandalkan produksi sendiri. Ketersediaan bahan pokok bergantung pada hubungan pasokan dengan wilayah produsen.
Kerja sama dengan tujuh kabupaten, yakni Blitar, Bojonegoro, Gresik, Malang, Mojokerto, Nganjuk, dan Sidoarjo, menghubungkan sentra produksi dengan pasar kota.
Kolaborasi melalui anak perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD), PT Surya Kreasi Pangan, bersama pelaku usaha dan gabungan kelompok tani lebih menjanjikan daripada hanya mengandalkan operasi pasar setelah harga naik. Perencanaan pasokan membantu memperkirakan kebutuhan, memperlancar distribusi, dan mengurangi risiko kelangkaan.
Namun, jumlah daerah mitra belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pemerintah perlu membuka informasi volume pasokan, frekuensi pengiriman, kesinambungan kerja sama, serta dampaknya terhadap harga konsumen. Data harga produsen, ongkos angkutan, dan harga pasar diperlukan untuk menilai manfaat kerja sama.
BUMD perlu berperan sebagai penghubung ekonomi antardaerah, bukan sekadar perantara transaksi. Perannya dapat diperkuat melalui perencanaan kebutuhan, kepastian pembelian, dan logistik efisien. Kepastian pasar dan harga jual yang layak bagi petani juga harus dijaga. Harga murah bagi konsumen tidak boleh dibangun dengan menekan pendapatan produsen.
Gangguan pasokan dapat terjadi dalam dua arah. Ketika produksi cabai turun akibat cuaca, konsumen menghadapi kenaikan harga. Sebaliknya, pasokan telur dan daging ayam yang melimpah tanpa daya serap memadai dapat menekan harga di tingkat peternak.
Pemerintah perlu memastikan produksi terserap, distribusi lancar, dan produsen memperoleh keuntungan yang menjaga keberlanjutan usaha.
Pertanian perkotaan atau urban farming juga patut diperkuat. Gerakan menanam di permukiman dapat menyediakan sebagian kebutuhan sayuran keluarga. Namun, urban farming hanya pelengkap pasokan pangan dari daerah produksi.
Intervensi terukur
Penguatan jaringan pasokan perlu berjalan bersama intervensi harga yang tepat sasaran. Surabaya menjalankan GPM, pasar murah, operasi pasar beras SPHP dan Minyakita, serta mengoperasikan enam Kios TPID. Harga dan ketersediaan bahan pokok dipantau di lima pasar setiap Senin dan Rabu sebagai peringatan dini.
Pada Agustus 2026, pasar murah dan GPM serentak di 31 kecamatan menyediakan 17 ton beras SPHP, 8.160 liter Minyakita, dan 2,4 ton gula. Kegiatan itu melibatkan kelompok tani dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus membuka pasar bagi usaha lokal. Namun, banyaknya kegiatan tidak otomatis menunjukkan dampak terhadap harga dan daya beli.
Pemerintah perlu mengukur hasil intervensi melalui jumlah rumah tangga penerima manfaat, volume komoditas terserap, selisih harga dengan pasar, pemerataan lokasi, dan perubahan harga setelah kegiatan selesai.
GPM perlu menjangkau warga berpenghasilan rendah, lanjut usia, dan keluarga dengan keterbatasan mobilitas. Pangan murah harus mudah dijangkau, bukan hanya tersedia.
Pemantauan harga perlu menghubungkan informasi pasar dengan stok, produksi daerah pemasok, jadwal panen, kebutuhan konsumsi, dan cuaca. Data itu memungkinkan operasi pasar dilakukan sebelum harga telanjur meningkat.
Kewaspadaan semakin penting menjelang Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengingatkan potensi kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.
Risiko gangguan produksi akibat El Nino perlu diantisipasi. Surabaya perlu memperkuat kesepakatan pasokan, kesiapan penyimpanan, distribusi, dan intervensi bagi komoditas yang mulai naik.
Bantuan pangan yang lebih terarah bagi keluarga rentan dapat melengkapi stabilisasi pasar. Kebijakan harus memastikan kelompok paling terdampak memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok.
Penghargaan TPID Terbaik dan Kerja Sama Antardaerah Teraktif menjadi modal bagi Surabaya untuk memperluas inovasi. Prestasi kelembagaan harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata.
Stabilitas harga tumbuh dari ekosistem pangan yang terhubung, produksi terjaga, distribusi efisien, perdagangan adil, serta kebijakan yang melindungi konsumen tanpa merugikan produsen.
Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik. Ini bagian dari pembangunan kesejahteraan dan ketahanan pangan. Surabaya telah membangun fondasi melalui kerja sama pasokan dan intervensi pasar.
Langkah berikutnya memastikan kerja sama menghadirkan pasokan, intervensi memberi manfaat terukur, dan kebijakan menjaga kemampuan warga memperoleh pangan yang cukup serta terjangkau.
- Menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat
Redaktur: Yebdi Trismar
Penulis: Yebdi Trismar
Berita Terkait:
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.