Antisipasi Pembatasan Nataru, Pelaku Logistik Kejar Waktu Pengiriman
Jumat, 20 Nov 2026, 17:45 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: ANTARA/ Aprillio Akbar.
BADUNG – Pembatasan operasional angkutan barang menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kembali menjadi langkah untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di jalur-jalur utama.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan, terutama di ruas tol dan jalur wisata yang menjadi titik rawan kemacetan selama periode libur panjang.
Namun, pembatasan distribusi logistik juga menyimpan konsekuensi terhadap kelancaran pasokan barang dan biaya angkutan yang berpotensi meningkat.
Karena itu, pengaturan lalu lintas perlu dilakukan secara terukur agar kepentingan mobilitas masyarakat selama Nataru tidak berbenturan dengan kebutuhan dunia usaha menjaga kesinambungan distribusi dan aktivitas ekonomi.
Terkait hal itu, pelaku usaha logistik di bawah naungan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkapkan mereka menyiasati potensi pembatasan angkutan barang menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan mempercepat jadwal pengiriman dari Pulau Jawa menuju Bali.
"Tentu pelaku logistik ini menyiasati, mereka akan mengirim lebih awal daripada pembatasan yang biasanya minus tujuh hari dari hari H dan plus tujuh hari dari hari H," kata Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Muhamad Akbar Djohan usai menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI ALFI/ILFA Provinsi Bali di Badung, Jumat (20/11).
Akbar menjelaskan, para pelaku logistik telah berkoordinasi jauh-jauh hari dengan pihak produsen agar distribusi barang dilakukan lebih cepat sebelum kebijakan pembatasan lalu lintas resmi diberlakukan.
Meskipun strategi pengiriman awal tersebut dapat dilakukan, ia menilai langkah itu tetap menimbulkan konsekuensi biaya tambahan bagi pengusaha, terutama terkait penyediaan ruang penyimpanan atau gudang.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi distribusi produk segar yang membutuhkan fasilitas penanganan khusus seperti ruang pendingin (cold storage).
Oleh karena itu, DPP ALFI tetap berharap pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak memberlakukan pembatasan truk angkutan barang, melainkan mengatur pola tata kelola lalu lintas agar saling menguntungkan.
"Harapannya kami diatur polanya, kembali ke tata kelola lalu lintas sebenarnya karena masifnya pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan infrastruktur seharusnya menjadi solusi kelancaran arus barang," ujar Akbar.
Saat libur Nataru sendiri, ia melihat banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali justru sangat membutuhkan pasokan barang konsumsi (consumer goods) serta makanan dan minuman.
Kebijakan pembatasan angkutan barang yang berulang setiap tahun ternyata menimbulkan potensi kerugian nyata akibat berkurangnya tingkat utilisasi armada transportasi, sementara beban cicilan truk tetap berjalan setiap bulan.
Selain itu, penumpukan inventori di gudang akibat tertahannya pengiriman turut membebani arus kas perusahaan logistik.
Dalam kesempatan tersebut, Akbar juga menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang mencapai sekitar 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2025 senilai Rp28.000 triliun, atau setara perputaran ekonomi sekitar Rp3.700 triliun.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!