RUU Migas Jadi Penentu, Industri Diprioritaskan atau Ditinggalkan?
Kamis, 19 Nov 2026, 19:55 WIB | Oleh: Tim Redaksi“Artinya menjaga keberlangsungan industri ini, kita perlu melihat bahwa harus ada penegasan bahwa gas bumi sebagai bahan baku ini penting untuk industri seperti industri pupuk,” kata Nugroho.
Menurut Nugroho, penguatan tersebut juga harus dikaitkan dengan kebutuhan domestik. APPI mendukung prinsip Domestic Market Obligation (DMO), tetapi menilai kewajiban tersebut harus disertai perencanaan neraca gas yang memperhitungkan lokasi sumber, kebutuhan sektor dan wilayah, serta kesiapan infrastruktur.
“DMO ini harus dimaknai sebagai bahwa gas itu setelah dialokasikan untuk kepentingan domestik itu juga bisa ter-deliver kepada end-user-nya dengan baik,” ujarnya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Heri menambahkan, desain kebijakan gas ke depan perlu memastikan alokasi yang transparan dan akuntabel serta kontrak yang bankable. Pemerintah juga perlu menggunakan indikator ekonomi seperti penciptaan nilai tambah domestik, output industri, penerimaan negara dan dampaknya terhadap inflasi dalam menentukan kebijakan pemanfaatan gas.
“Ini merupakan momentum untuk mengunci kepastian pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri,” katanya.
Menurut Heri, penyelesaian persoalan gas juga penting untuk mencegah dampak lanjutan terhadap perekonomian. Ketika pasokan gas terganggu atau harga meningkat, utilisasi industri dapat turun, biaya produksi meningkat dan harga produk terdorong naik.
Sebaiknya Anda baca juga:
“Kalau kita menciptakan suatu produk harganya lebih mahal dibanding produk impor, daya saing kita yang akan menjadi ancaman, menjadi taruhannya,” ujar Heri.
Dari sisi pemerintah, Kementerian Perindustrian mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang proindustri serta pemanfaatan gas bumi yang mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
Siapkan Perpres
Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo mengatakan, pemerintah saat ini juga tengah menyusun Peraturan Presiden mengenai pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi dan jaringan distribusi, serta harga gas bumi.
Kemenperin, kata Bimo, mendorong agar sektor industri ditempatkan sebagai prioritas dalam pemanfaatan gas, tanpa membentuk urutan prioritas yang membuat industri berada di posisi terakhir ketika terjadi keterbatasan pasokan.
Selain itu, pemerintah mendorong agar gas bumi yang tersedia diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Namun, kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan penguatan infrastruktur agar gas dari wilayah produksi dapat disalurkan ke pengguna.
Kemenperin mencatat dampak positif HGBT terhadap sektor industri sepanjang 2020–2025 mencapai Rp592,89 triliun. Nilai tersebut terdiri dari peningkatan penjualan Rp351,98 triliun, penerimaan pajak Rp38,3 triliun, investasi Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.
Dengan demikian, pembahasan RUU Migas dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat fondasi tata kelola gas bumi yang mampu menjamin kebutuhan domestik, meningkatkan nilai tambah, menjaga daya saing industri, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!