Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

RUU Migas Jadi Penentu, Industri Diprioritaskan atau Ditinggalkan?

19 Kamis, 19 Nov 2026, 19:55 WIB | Oleh: Tim Redaksi
RUU Migas Jadi Penentu, Industri Diprioritaskan atau Ditinggalkan? RUU Migas Jadi Penentu, Industri Diprioritaskan atau Ditinggalkan? Doc: istimewa
Ket. ki-ka: moderator Elsa, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo P, Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto, Peneliti INDEF A. Heri Firdaus dalam Diskusi FORWIN bertajuk “Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional” di Jakarta, Kamis (19/11)

JAKARTA-Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepastian pasokan dan tata kelola gas bumi bagi industri domestik.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pembaruan regulasi migas perlu mengurai sejumlah persoalan yang selama ini menghambat pemanfaatan gas untuk industri, mulai dari keterbatasan pasokan, disparitas harga, ketimpangan lokasi sumber gas dan pengguna, hingga keterbatasan infrastruktur.

“Jadi ini merupakan isu daya saing, bukan lagi isu sekadar energi atau bahan baku, tapi ini sangat berperan vital dalam mempengaruhi daya saing,” ujar Heri dalam diskusi Forum Wartawan Industri (FORWIN) bertajuk “Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional” di Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Heri, Indonesia memiliki sumber daya gas yang cukup besar. Namun, ketersediaan tersebut belum otomatis menjamin kebutuhan industri karena tantangan utama berada pada bagaimana gas disalurkan dari sumber produksi menuju pengguna.

Bahkan, dalam kondisi tertentu, biaya distribusi gas dapat lebih mahal dibandingkan harga gas itu sendiri. Kondisi tersebut membuat kepastian pasokan, harga, kontinuitas dan kualitas gas menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing industri.

“Harus dipastikan bahwa gas ini menjadi instrumen yang bisa berpengaruh terhadap penciptaan nilai tambah di industri yang menggunakannya,” katanya.

Heri menilai kebijakan alokasi gas ke depan tidak cukup hanya mempertimbangkan volume konsumsi suatu sektor. Pemerintah juga perlu melihat fungsi gas sebagai bahan baku, kemampuan substitusi, serta dampaknya terhadap rantai pasok.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting terutama untuk industri yang menjadikan gas bumi sebagai bahan baku utama. Salah satunya adalah industri pupuk yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Terkait RUU Migas, Heri menyebut regulasi tersebut kini menjadi salah satu momentum penting untuk mengunci kepastian pasokan gas bagi kebutuhan dalam negeri. Hingga Agustus 2026, RUU Migas telah disetujui sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam tahap pembahasan, dengan target pengesahan pada akhir tahun.

Menurut Heri, setidaknya ada sejumlah prinsip yang perlu diperkuat dalam regulasi tersebut, terutama pengutamaan kebutuhan domestik, penataan kelembagaan, serta ukuran yang jelas mengenai penerimaan negara dan manfaat bagi daerah penghasil. Sementara detail teknis terkait alokasi, kontrak, harga dan sanksi dapat diatur secara konsisten melalui aturan turunan.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto mengatakan, industri pupuk membutuhkan kepastian gas dalam lima aspek, yakni alokasi, harga, distribusi dan infrastruktur, akses, serta kepastian kebijakan dan kelembagaan.

“Makanya kita mencoba melihatnya adalah ini harus selalu ada di dalam bangunan atau format regulasi yang ke depan akan disusun,” ujar Nugroho.

APPI, kata Nugroho, mendorong agar kepastian alokasi gas untuk industri pupuk diperkuat melalui payung hukum. Menurutnya, penguatan tersebut penting karena gas bumi bagi industri pupuk bukan sekadar sumber energi, melainkan bahan baku yang dikonversi menjadi produk bernilai tambah.

Dengan teknologi yang digunakan saat ini, fungsi gas bumi dalam produksi pupuk belum mudah digantikan. Gangguan pasokan dapat menekan efisiensi pabrik dan meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya berdampak terhadap daya saing pupuk.

Karena itu, APPI melihat pembahasan RUU Migas sebagai momentum untuk memberikan penegasan terhadap pemanfaatan gas bumi bagi industri yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, termasuk industri pupuk.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Olahraga
Yogyakarta International Ch...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Kepala Daycare Little Aresha Divonis Lima Tahun Penjara dalam Kasus Kekerasan Anak

Kepala Daycare Little Aresha Divonis Lima Tahun Penjara dalam Kasus Kekerasan Anak

19 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +