Gubernur NTT Nonaktifkan Pejabat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Anak Magang
Kamis, 19 Nov 2026, 22:39 WIB | Oleh: Sujar
Doc: ANTARA/HO-Humas Pemprov NTT
"Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT Dinonaktifkan, diduga lakukan pelecehan seksual kepada siswi magang (16) di kantor gubernur."
KUPANG -- Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menonaktifkan sementara seorang pejabat eselon II berinisial YAK dari jabatan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada siswi magang (16) di kantor gubernur.
“Malam hari ini saya sudah menandatangani penonaktifan sementara sebagai Kepala Biro Adpim, Saudara YAK. Ini merupakan rekomendasi dari tim sebagai sebuah langkah administratif untuk memastikan hasil pemeriksaan nanti berjalan dengan baik,” katanya di Kupang, Kamis malam.
Melki yang baru tiba dari Jakarta, mendapatkan laporan dari tim yang sudah dibentuk dan ditugaskan sejak akhir pekan lalu, yang bekerja memeriksa kasus tersebut dan memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan terkait dugaan kasus itu.
Tim yang dibentuk itu terdiri atas Sekda NTT, Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Inspektorat, serta Pelaksana Tugas Kabiro Hukum serta tim lainnya yang sudah memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan kasus tersebut.
Ia mengatakan penonaktifan YAK dari jabatannya untuk memastikan proses pemeriksaan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) tidak terganggu maupun terjadi intervensi.
Penonaktifan sementara tersebut, katanya, langkah administratif untuk menjaga proses pemeriksaan tetap berjalan objektif dan memastikan tidak ada pihak yang berupaya memengaruhi hasilnya.
“Proses pemeriksaan terhadap YAK akan dilakukan pada Jumat (20/11),” kata dia.
Melki mengatakan dugaan kasus pelecehan seksual ini juga telah menjadi atensi pihak kepolisian.
Namun, ujar dia, pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada proses pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga terlibat, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai.
“Baik Pemprov NTT dan kepolisian juga telah memberikan perhatian terhadap pendampingan korban, termasuk memastikan kondisi psikologisnya tetap terjaga,” kata dia.
Ia mengimbau masyarakat tidak memberikan penilaian atau justifikasi yang berpotensi menyudutkan korban maupun keluarganya selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Saya ingin meminta kepada seluruh pihak untuk kita juga tidak memberikan justifikasi apa pun kepada korban ataupun keluarga korban, sehingga pemeriksaan ini yang lagi berjalan di pemerintah provinsi dan juga di kepolisian bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!