Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

APKLI MP Minta Pengisian Wapres Berjalan Sesuai Konstitusi

19 Kamis, 19 Nov 2026, 22:50 WIB | Oleh:
APKLI MP Minta Pengisian Wapres Berjalan Sesuai Konstitusi APKLI MP Minta Pengisian Wapres Berjalan Sesuai Konstitusi Doc: Istimewa
Ket. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima Ketua Umum APKLI Merah Putih Ali Mahsun ATMO di Kompleks Parlemen, Jakarta.

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, menegaskan bahwa proses pengisian Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2024–2029 harus berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ali Mahsun, pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya bukanlah momentum pemilihan presiden (Pilpres) atau kontestasi politik elektoral. Mekanisme tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yakni MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

“Ini bukan perhelatan Pilpres. Tidak ada pemilihan umum atau kontestasi politik untuk memperebutkan kursi Wakil Presiden. Konstitusi telah mengatur mekanismenya. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR RI, yang selanjutnya akan memilih satu di antaranya,” tegas Ali Mahsun di Jakarta, Kamis (19/11).

Ia menilai, munculnya kampanye hitam (black campaign) yang menyerang figur-figur yang disebut-sebut berpotensi menjadi calon Wakil Presiden merupakan tindakan yang tidak tepat, bahkan naif dan kontraproduktif.

Ali Mahsun mengemukakan dua alasan mendasar.

Pertama, kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diamanatkan konstitusi. Bukan kewenangan partai politik, individu, kelompok, ataupun golongan tertentu untuk menentukan siapa yang harus menjadi calon.

Karena itu, berbagai upaya menggiring opini, terlebih melalui tuduhan atau kampanye hitam tanpa dasar hukum yang jelas, justru berpotensi memicu kegaduhan politik dan memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.

Kedua, kewenangan memilih Wakil Presiden berada pada MPR RI melalui mekanisme persidangan konstitusional. Dengan demikian, seluruh elemen bangsa perlu menghormati tahapan dan kewenangan masing-masing lembaga negara.

“Kita harus menghormati hak dan kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Serahkan sepenuhnya kepada beliau untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI. Jangan justru membangun kegaduhan dengan kampanye hitam terhadap figur tertentu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ali Mahsun menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya dipilih MPR RI menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia harus dipandang sebagai pemimpin seluruh rakyat Indonesia, bukan representasi eksklusif partai politik, kelompok, ataupun golongan tertentu.

“Siapa pun yang nantinya dipilih MPR RI menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu, sudah sepatutnya mendapatkan dukungan bersama demi menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan nasional,” imbuhnya.

Momentum Memperkuat Persatuan

Ali Mahsun mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan, menjadikan momentum pengisian jabatan Wakil Presiden sebagai instrumen memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang berat serta kompleks. Dibutuhkan persatuan, soliditas, dan konsolidasi seluruh kekuatan bangsa agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan optimal.

Oleh karena itu, ia meminta agar segala bentuk kampanye hitam, provokasi, dan pembentukan opini yang berpotensi memecah belah masyarakat segera dihentikan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Nasional
APKLI MP Minta Pengisian Wa...
Daerah
Penataan PKL di Kawasan Fly...
Advertisement
Trump, Xi Jinping, dan Putin Duduk Satu Meja, Ambisi Kendalikan Senjata Nuklir Dunia Terancam Buntu

Trump, Xi Jinping, dan Putin Duduk Satu Meja, Ambisi Kendalikan Senjata Nuklir Dunia Terancam Buntu

19 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +