Presiden Prabowo Minta Bakom Orkestrasi Komunikasi Pemerintah Hingga Tingkat Desa
Kamis, 19 Nov 2026, 17:08 WIB | Oleh: Alfred
Doc: ANTARA/YouTube TV Parlemen/Maria Cicilia Galuh
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyampaian komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah bersifat dua arah serta menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom ke Hambalang pada 4 Oktober 2026, dua hari setelah pelantikan Kepala Bakom.
"Presiden meminta Bakom mendengar suara rakyat sungguh-sungguh dan menjadi orkestrator komunikasi pemerintah dari pusat sampai ke desa. Presiden juga meminta Bakom membangun komunikasi yang bersifat dua arah," kata Syahganda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11).
Sebaiknya Anda baca juga:
Syahganda menyampaikan arahan tersebut menjadi dasar kerja Bakom dalam menjalankan mandat mendukung Presiden Prabowo mengorkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan serta program strategis pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2025.
Ia menjelaskan Bakom tidak hanya bertugas menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menghimpun aspirasi dan keluhan publik untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait agar mendapatkan respons serta tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Menurut Syahganda, pendekatan komunikasi dua arah tersebut telah dijalankan, salah satunya ketika serikat buruh mendatangi Bakom pada 21 Oktober 2026 untuk menanyakan kepastian Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Sebaiknya Anda baca juga:
Bakom kemudian mengkoordinasikan aspirasi tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait. Syahganda menyebut sekitar satu pekan setelah komunikasi itu, undang-undang tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
Lebih lanjut, Syahganda menyampaikan Bakom akan memperkuat orkestrasi komunikasi pemerintah pusat dan daerah pada 2027. Salah satu upayanya dengan melibatkan dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) daerah serta jejaring kehumasan pemerintah.
Langkah tersebut juga ditujukan untuk memastikan informasi mengenai program prioritas Presiden dapat menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Bakom juga akan menggelar pembinaan secara berkala bagi juru bicara dan tenaga kehumasan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar penyampaian informasi kebijakan pemerintah berjalan lebih terkoordinasi.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!