- Home
- ›
- Luar Negeri
- ›
- 95 Negara Dukung Aturan Ro...
95 Negara Dukung Aturan Robot Pembunuh, Russia dan AS Menghambat
Kamis, 19 Nov 2026, 06:00 WIBJenewa - Russia dan Amerika Serikat (AS) menghambat upaya menuju kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk mengatur penggunaan senjata otonom mematikan, meskipun sebagian besar negara mendukung langkah tersebut, kata sejumlah organisasi nonpemerintah (NGO) pada Rabu (18/11).
Konferensi Tinjauan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Konvensi Senjata Konvensional (CCW), yang berlangsung sejak Senin hingga Jumat di Jenewa, masih kesulitan mencari jalan keluar dari kebuntuan pembahasan sistem senjata otonom mematikan yang kerap dijuluki "robot pembunuh".
Peperangan tengah mengalami transformasi besar seiring upaya berbagai militer memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menyerang sasaran secara lebih cepat serta akurat.
Di tengah berbagai peringatan agar kewenangan menentukan hidup dan mati tidak diserahkan kepada mesin otonom, perwakilan dari 128 negara pihak CCW dijadwalkan memutuskan pekan ini apakah akan memulai perundingan untuk mengatur penggunaan senjata tersebut. Keputusan itu menyusul lebih dari satu dekade pembahasan mengenai isu tersebut.
"Menurut data dan penghitungan yang kami lakukan di ruang pertemuan, sejauh ini 95 negara telah menyatakan dukungan terhadap instrumen yang mengikat secara hukum," kata Direktur Eksekutif Stop Killer Robots Nicole Van Rooijen dalam konferensi pers yang digelar sejumlah NGO pemantau perundingan.
"Dan tentu saja, posisi Amerika Serikat dan Russia berada di kutub yang berlawanan."
Berbeda dengan mekanisme pemungutan suara, keputusan dalam CCW diambil berdasarkan konsensus.
Tanda-tanda Menggembirakan
Pada hari pertama konferensi, Russia memicu kebuntuan prosedural setelah menolak keikutsertaan pengamat, termasuk Uni Eropa dan organisasi masyarakat sipil, dalam pembahasan.
Penolakan tersebut memaksa negara-negara melanjutkan diskusi melalui mekanisme informal.
Meski demikian, Penasihat Perlucutan Senjata Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Richard Lennane mengatakan sejumlah "tanda-tanda menggembirakan" telah muncul dari pembahasan sejauh ini.
"Ada banyak negara yang benar-benar mendesak agar perundingan segera dimulai," ujarnya.
Kedua kubu yang berseberangan juga telah "membahas berbagai kompromi dan cara untuk menyelaraskan perbedaan pandangan tersebut".
"Sejumlah negara yang sebelumnya belum menyatakan sikap secara jelas atau cenderung menahan diri kini menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan terhadap instrumen yang mengikat secara hukum," katanya, seraya menyebut Tiongkok dan Australia.
Menurut sejumlah NGO, beberapa negara, termasuk Prancis, berupaya membangun dukungan terhadap pendekatan hibrida yang menggabungkan aturan mengikat secara hukum dengan langkah-langkah yang tidak mengikat.
Lennane menyambut baik kemungkinan tercapainya kesepakatan mengikat yang juga mencakup langkah-langkah sukarela atau opsional.
Sejumlah NGO mengatakan beberapa negara, di antaranya Austria, Brasil, Kuba, dan Meksiko, kembali menegaskan dukungan terhadap protokol yang sepenuhnya mengikat secara hukum dan tidak mendukung pendekatan hibrida.
Magnus Lovold dari lembaga filantropi Lex International mengatakan, jika konferensi gagal memulai perundingan, negara-negara pendukung kesepakatan yang mengikat secara hukum mungkin akan memilih melanjutkan proses tersebut melalui kerangka kerja lain.
Langkah itu dapat meniru proses yang menghasilkan Konvensi Munisi Tandan atau Convention on Cluster Munitions yang disepakati pada 2008.
- senjata otonom
Redaktur: Andes Tanjung
Penulis: AFP
Berita Terkait:
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.