Kapolri Ungkap Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah via WhatsApp hingga Penghapusan Data

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan lima tahapan dalam modus operandi kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik dengan empat tersangka, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11), Suyudi memerinci lima tahapan itu adalah perintah penyadapan, provisioning (penyediaan, red.), pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data.

Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.

“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi.

Kedua, tahapan provisioning, yakni tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justitia.

Ketiga, tahapan pelaksanaan penyadapan, yaitu dengan melalui sistem PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi.

Keempat, pelaporan hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kabag Monitoring Bareskrim Polri SU hingga Jenderal LSP.

Terakhir, tahapan penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU.

Suyudi menjelaskan, dalam pelaksanaannya, proses provisioning digambarkan melalui dua jalur, yaitu jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.

Pertama, jalur A atau jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.

“Proses tersebut diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat. Selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksana provisioning oleh tim TSU,” katanya menjelaskan. 

Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabag Mon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” katanya.

Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.

Adapun berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, Suyudi menambahkan, penyadapan seharusnya didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.

“Proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara,” katanya. 

Akan tetapi, dalam perkara ini, ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik.

“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” katanya.