Presiden Serahkan Nama Cawapres Paling Lambat 25 November
Rabu, 18 Nov 2026, 03:27 WIBJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan hingga hari Selasa (17/11), Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan satu nama pun calon Wakil Presiden (wapres) kepada MPR.
Kepastian itu disampaikannya seiring disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
âJadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 Desember (seharusnya 25 November) adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu,â kata Yusril kepada wartawan usai kegiatan penyerahan rekomendasi HAM kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa. Menurut dia, belum disampaikannya nama kandidat berkaitan erat dengan prosedur formal pencalonan dan padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri.
Yusril menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemilihan digelar.
Apabila pemilihan tetap dipaksakan pada jadwal awal yaitu 2 Desember, tenggat waktu penyerahan nama akan jatuh pada 18 November. Sementara pada saat ini Presiden sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, kemudian dilanjutkan ke KTT APEC di Shenzhen, Tiongkok, sehingga baru dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat (19/11). âJadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu,â ujarnya.
âWalaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024,â katanya.
Yusril menekankan bahwa sesuai amanat UU MD3, bakal calon harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024. Prosedur formal itu harus ditempuh secara cermat untuk menghindari kekurangan persyaratan maupun cacat prosedur di kemudian hari.
Terkait mencuatnya berbagai nama calon Wapres pengganti di tengah masyarakat termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Yusril memandang sebagai dinamika demokrasi yang bersifat informal. Ant/S-2
Redaktur: Sriyono
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Senat Paraguay Tolak Penundaan Sidang Pemakzulan Presiden Santiago Pena
-
Mensesneg Bantah Presiden Prabowo Tolak Niatan Pengunduran Diri Wapres Gibran
-
DLH Mataram Tidak Izinkan Sampah Belum Terpilah Masuk TPS
-
Resmi! Pelunasan Biaya Haji Reguler Dibuka, Jadwal dan Ketentuan Baca Disini!
-
Batam Siapkan 3.000 Agen Perlinsos Dampingi Masyarakat Daftar Bansos
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.