Pigai Siapkan Perpres Bisnis dan HAM, Perusahaan Perusak Lingkungan Terancam Ditutup
Rabu, 18 Nov 2026, 03:00 WIBJakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penguatan norma hak asasi manusia dan lingkungan dalam revisi Undang-Undang HAM. Selain itu, kementerian tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM yang memuat sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar HAM dan merusak lingkungan, termasuk penutupan usaha.
Menteri HAM Natalius Pigai, merespons perhatian anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (17/11), menjelaskan bahwa pencantuman norma human rights and environment merujuk pada preambul Konferensi Rio 1992.
Melalui revisi UU HAM tersebut, pemerintah mendorong penguatan sistem peradilan agar ke depan mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida, seperti kasus Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl di Ukraina.
Selain itu, Pigai mengungkapkan bahwa draf Perpres tentang Bisnis dan HAM saat ini telah berada di Istana untuk segera disahkan. Regulasi tersebut akan memberikan kewenangan kepada negara untuk menindak korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan merusak ekologi serta biota.
"Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan; banned di perbankan; atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu," ujar Pigai.
Ia menegaskan Kementerian HAM siap menindaklanjuti apabila DPR RI berinisiatif meninjau kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk merekomendasikan pemberian sanksi kepada Presiden.
Pigai juga menyatakan kemungkinan memanggil korporasi besar, seperti Freeport, ke parlemen dengan menggunakan instrumen hukum tersebut.
Sementara menunggu pengesahan perpres, Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.
Pada kesempatan itu, Pigai mencontohkan Rwanda sebagai negara yang memperoleh penghargaan internasional, karena berhasil melestarikan satwa di habitat aslinya.
Ia juga menyinggung komodo di Indonesia yang hanya dapat berkembang biak di Pulau Komodo karena keterikatan dengan lingkungan asalnya (milieu).
Menurut ia, upaya memindahkan satwa secara paksa dari habitat aslinya di Ujung Kulon bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan.
Ia mengibaratkan tindakan tersebut dengan pemindahan paksa komunitas manusia, seperti memindahkan warga Papua ke Manado, yang menurutnya termasuk kategori pelanggaran HAM berat.
Redaktur: Andes Tanjung
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Rupiah Hari Ini Makin Terdesak, The Fed Kian Hawkish
-
Longsor di Jayawijaya, Polres Tutup Akses Jalan Utama ke Dua Distrik
-
Perusakan dan Pengupasan Kulit Pohon di Bandung
-
Gubernur Banten Dukung Rakernas BEM Seluruh Indonesia dan Jaga Independensi Mahasiswa
-
Serap 37.833 Tenaga Kerja, Proyek Hilirisasi Danantara Dinilai Harus Perkuat SDM
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.