Penyusunan Perbup Pencegahan Perkawinan Anak di Rejang Lebong

Rabu, 18 Nov 2026, 22:48 WIB

Rejang Lebong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang ditargetkan terbit pada 2027 guna memperkuat perlindungan hak anak di daerah itu.

"Pemkab Rejang Lebong siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Cahaya Perempuan dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini di bawah 19 tahun. Saat ini, kami masih berupaya menyusun perbup tentang pencegahan perkawinan anak. Kami harapkan tahun 2027 nanti, perbup ini sudah bisa diterbitkan," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Rejang Lebong Titin Verayensi di Rejang Lebong, Rabu.

Ket. Foto: Pertemuan lintas sektor Kelompok Cahaya Perempuan Bengkulu dengan sejumlah pihak di Kabupaten Rejang Lebong guna membahas pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) setempat tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Rabu, (18/11/2026). — Sumber: Antara

Dia menyampaikan komitmen tersebut saat membuka pertemuan reguler Kelompok Cahaya Perempuan Provinsi Bengkulu bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh perempuan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Menurut dia, peraturan bupati ini masih dalam proses penyusunan dan menunggu tahapan harmonisasi sebelum resmi diterbitkan.

Pemkab Rejang Lebong juga siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk menekan angka perkawinan pada usia di bawah 19 tahun.

Koordinator Program Pencegahan dan Penanganan Perempuan Korban Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Cahaya Perempuan Juniati Boermansyah mengatakan pertemuan itu bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam mencegah perkawinan anak serta kekerasan terhadap perempuan.

Ia menegaskan perkawinan anak bukan sekadar persoalan internal keluarga, melainkan berkaitan erat dengan pemenuhan hak dasar anak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan.

"Kami berharap perbup ini dapat segera selesai. Pembahasannya tetap melibatkan seluruh elemen terkait. Kami dari Cahaya Perempuan siap ikut membantu," katanya.

Berdasarkan data yang mereka miliki, kata dia, Kabupaten Rejang Lebong menempati peringkat keempat kasus perkawinan anak di Provinsi Bengkulu, setelah Kabupaten Seluma di posisi pertama, disusul Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan.

Juniati menyebutkan sejumlah faktor pemicu tingginya angka perkawinan anak di daerah itu, antara lain kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, norma sosial, serta kehamilan yang tidak direncanakan.

Menurut dia, upaya pencegahan perkawinan anak di Bengkulu sebenarnya telah memiliki landasan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 32 Tahun 2018. Namun, regulasi turunan di tingkat kabupaten dinilai mendesak agar implementasinya lebih terarah.

Ia menjelaskan proses penyusunan Rancangan Perbup (Raperbup) Rejang Lebong telah dimulai sejak 2023, dilanjutkan dengan penyusunan dan pembahasan naskah akademik pada 2025, serta penyempurnaan draf melalui forum multi-pihak sepanjang 2025 hingga 2026.

Keberadaan perbup ini nantinya diharapkan memperjelas pembagian peran antar-organisasi perangkat daerah (OPD), mekanisme koordinasi lintas sektor, hingga penguatan peran pemerintah kecamatan dan desa.

  • perkawinan anak

Redaktur: Redaksi Koran Jakarta

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.