Yusril Ungkap Prabowo Belum Ajukan Calon Wapres, Tenggat Penyerahan Nama Jatuh 25 November
Selasa, 17 Nov 2026, 14:17 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto hingga Selasa belum menyerahkan nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Hal itu disampaikan menyusul kesepakatan pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," kata Yusril kepada wartawan seusai kegiatan penyerahan rekomendasi hak asasi manusia (HAM) kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa (17/11).
Menurut Yusril, belum diserahkannya nama kandidat berkaitan dengan prosedur formal pencalonan serta padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
Apabila pemilihan tetap digelar pada jadwal semula, yakni 2 Desember, batas akhir penyerahan nama calon jatuh pada 18 November. Sementara itu, Presiden saat ini tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, yang dilanjutkan dengan KTT APEC di Shenzhen, Tiongkok. Presiden dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 19 November.
"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," ujarnya.
Yusril mengatakan, meskipun Presiden telah menggelar pertemuan dengan sejumlah partai politik di Istana Bogor beberapa hari sebelumnya, belum ada pembahasan resmi bersama partai-partai koalisi pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
"Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," katanya.
Ia menegaskan, sesuai ketentuan UU MD3, dua calon wakil presiden harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Karena itu, seluruh tahapan pencalonan perlu dijalankan secara cermat untuk menghindari kekurangan persyaratan maupun cacat prosedur di kemudian hari.
Menanggapi munculnya sejumlah nama calon pengganti wakil presiden di tengah masyarakat, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Yusril menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang berlangsung secara informal.
Ia menekankan bahwa kewenangan untuk menentukan dan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR sepenuhnya berada di tangan Presiden.
"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden," tegasnya.
Setelah nama calon diserahkan paling lambat 25 November, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi selama dua pekan. Selanjutnya, pemilihan akan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dalam sidang paripurna pada 9 Desember 2026.
Hak Presiden
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!