Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pengawasan Apotek Disorot, 41 Persen Pengguna Antibiotik Membeli Tanpa Resep

17 Selasa, 17 Nov 2026, 06:15 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pengawasan Apotek Disorot, 41 Persen Pengguna Antibiotik Membeli Tanpa Resep Pengawasan Apotek Disorot, 41 Persen Pengguna Antibiotik Membeli Tanpa Resep Doc: Antara
Ket. Ilustrasi - Obat antibiotik

Jakarta - Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) periode 2025–2028 Prof. dr. Anis Karuniawati, Ph.D., Sp.MK(K) menekankan pentingnya memperketat pengawasan penjualan antibiotik guna mencegah penggunaan obat tersebut secara tidak rasional.

Guru Besar Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu mengatakan penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat memicu resistansi antimikroba sehingga penanganan penyakit infeksi menjadi semakin sulit.

Anis mengatakan regulasi mengenai penyerahan dan penggunaan antibiotik sebenarnya sudah memadai. Namun, penerapan dan pengawasan terhadap aturan tersebut masih perlu diperkuat.

Ia menjelaskan antibiotik termasuk golongan obat keras yang hanya boleh diperoleh dengan resep dokter.

"Kalau hal ini saja dipatuhi apotek di seluruh Indonesia, maka masyarakat tidak mendapatkan akses antibiotik secara bebas," katanya.

Menurut dia, masyarakat tidak sepenuhnya dapat disalahkan ketika menggunakan antibiotik tanpa pemahaman yang cukup, terutama jika obat tersebut diberikan oleh apotek tanpa penjelasan mengenai indikasi dan penggunaannya.

"Masyarakat tidak bisa disalahkan kalau mereka datang ke apotek membeli obat untuk sakit tenggorokan, lalu apotek memberi antibiotik tanpa penjelasan," ujarnya.

Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan 22,1 persen masyarakat menggunakan antibiotik oral dalam satu tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 41 persen memperoleh antibiotik tanpa resep dokter.

Selain memperketat pengawasan penjualan obat, Anis menilai pencegahan penyakit infeksi perlu diperkuat melalui kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS), vaksinasi, serta pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan ketentuan mengenai penyerahan antibiotik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam jawaban tertulis kepada ANTARA pada Jumat, Aji menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penerapan aturan penjualan antibiotik, termasuk kewajiban penggunaan resep dokter, untuk mencegah pemakaian obat secara tidak rasional.

Ia juga mendorong peningkatan peran dokter dan apoteker dalam mengendalikan penggunaan antibiotik.

"Dokter perlu lebih memperhatikan praktik pemberian resep antibiotik dan memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan antibiotik yang tepat," katanya.

"Apoteker perlu berkomitmen untuk memberikan antibiotik hanya berdasarkan resep dari dokter," tambahnya.

Aji juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara rasional serta risiko kesehatan akibat penggunaan yang tidak tepat.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Tol Yogyakarta-Bawen Disiapkan untuk Libur Nataru

40 menit yang lalu | Fajar Alim M

Ekonomi
Tol Yogyakarta-Bawen Disiap...
Ekonomi
Ekonomi Biru Jadi Kunci Keb...
Advertisement
Tetua Adat Badui Meminta Pemerintah Kaji Ulang Relokasi Badak Bercula Satu

Tetua Adat Badui Meminta Pemerintah Kaji Ulang Relokasi Badak Bercula Satu

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +