Desa Dituntut Modern, Dana Pembangunan Justru Dipangkas
Selasa, 17 Nov 2026, 03:15 WIB» Belum jadi prioritas, padahal pengolahan hasil pertanian berpotensi memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
JAKARTA - Ambisi Pemerintah mendorong desa maju secara ekonomi dan teknologi tanpa meninggalkan budaya lokal dinilai sulit terwujud tanpa dukungan anggaran, insentif, dan pendampingan yang memadai. Terlebih, pemangkasan anggaran membuat ruang fiskal desa semakin terbatas sehingga pengembangan teknologi dan pengolahan hasil pertanian berisiko terabaikan.
Pengamat masalah perdesaan dan pemerhati kemiskinan dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, mempertanyakan kesiapan pemerintah memberikan insentif untuk merealisasikan target tersebut. Menurut dia, tuntutan agar desa berkembang secara teknologi tidak akan efektif jika tidak disertai dukungan kebijakan dan pembiayaan yang jelas.
Pernyataan itu menanggapi pandangan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, yang menekankan desa harus menjadi subjek pembangunan, maju secara ekonomi, kuat secara sosial, dan berkembang secara teknologi, tetapi tetap berakar pada budaya serta kearifan lokal.
âIdealnya memang demikian, persoalan mendasarnya ada tidak insentif yang diberikan pemerintah untuk mendorongnya terlaksana?â tanya Hafidz.
Sebelum kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan, penggunaan dana desa jelasnya cenderung lebih banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur fisik yang belum tentu memberikan nilai tambah ekonomi jangka panjang. Pembangunan gapura hingga penggantian paving jalan menjadi contoh alokasi yang dinilai kurang produktif dibandingkan investasi pada teknologi dan pengembangan usaha desa.
Di sisi lain, interaksi desa dengan perguruan tinggi maupun lembaga pengembangan teknologi terapan masih terbatas. Akibatnya, inovasi dan penerapan ilmu pengetahuan belum menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan.
Hafidz mencontohkan, dari ribuan badan usaha milik desa (BUMDes), mayoritas yang mampu bertahan masih mengandalkan sektor pariwisata berbasis potensi alam. Sementara usaha pengolahan hasil pertanian yang membutuhkan teknologi dan investasi lebih besar belum banyak berkembang.
âDari ribuan BUMDes yang ada, mayoritas yang bertahan hanya di pariwisata dengan memanfaatkan anugerah alam. Hampir tidak ada BUMDes yang bergerak di sektor pengolahan,â katanya.
Kondisi tersebut, memperlihatkan bahwa pengembangan nilai tambah produk pertanian belum menjadi prioritas. Padahal, pengolahan hasil pertanian berpotensi memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tekanan semakin besar setelah efisiensi anggaran. Hafidz memperkirakan dana desa yang tersisa kini hanya sekitar 30-40 persen dari alokasi sebelumnya. Anggaran tersebut bahkan dinilai hanya cukup untuk memenuhi pembayaran perangkat desa dan kebutuhan operasional, dengan kemampuan pembiayaan yang diperkirakan bertahan hingga Oktober.
Ia juga menyoroti belum optimalnya operasional Koperasi Desa Merah Putih. Meskipun sejumlah koperasi telah dibangun dan dilengkapi sarana transportasi sejak Juni-Juli, aktivitas usaha belum berjalan sebagaimana diharapkan.
âTanpa insentif yang jelas, alokasi dana khusus untuk teknologi, dan pendampingan perguruan tinggi, target desa maju teknologi hanya akan menjadi jargon,â tegasnya.
Sekadar Pajangan
Kritik terhadap arah pembangunan desa juga disampaikan Akademisi Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta. Ia menilai upaya memadukan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan pelestarian budaya lokal merupakan gagasan positif, tetapi berpotensi berbenturan dalam pelaksanaannya.
Menurut Muliarta, orientasi bisnis yang mengejar keuntungan cepat dan persaingan bebas tidak selalu sejalan dengan kehidupan masyarakat desa yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, serta kelestarian lingkungan.
Tanpa regulasi yang melindungi petani kecil, masuknya modal besar dan teknologi justru berisiko membuat masyarakat lokal kalah bersaing di wilayahnya sendiri. Dalam situasi tersebut, budaya desa hanya menjadi komoditas atau pajangan untuk menarik wisatawan.
âKita selama ini selalu berbicara pembangunan berkelanjutan atau pertanian berkelanjutan, tetapi hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, sementara mengabaikan kelestarian ekologis dan adaptasi dengan sosial budaya masyarakat,â ujarnya.
Ia menegaskan, kearifan lokal merupakan modal penting pembangunan desa. Sistem pengairan Subak di Bali, aturan musim tanam di Jawa, hingga penggunaan bibit lokal yang tahan hama merupakan pengetahuan yang telah teruji dan relevan untuk mendukung pertanian berkelanjutan.
Oleh sebab itu, modernisasi pertanian tidak semestinya menggantikan praktik lokal dengan sistem produksi seragam yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan meningkatkan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia maupun benih pabrikan.
Dalam penerapan teknologi, Muliarta meminta pemerintah mengutamakan kebutuhan riil petani. Aplikasi informasi cuaca, mesin pengolahan hasil panen, dan pemasaran digital, misalnya, dapat meningkatkan produktivitas serta memperkuat posisi tawar petani jika dikelola secara kolektif melalui koperasi atau BUMDes.
Dengan demikian, petani memiliki peluang lebih besar menjual hasil panen dengan harga layak tanpa terus bergantung pada tengkulak. Sebaliknya, penggunaan teknologi yang tidak sesuai kebutuhan justru berisiko menambah beban utang dan biaya perawatan peralatan.
Dia juga mengingatkan Pemerintah agar melibatkan petani dalam perencanaan pembangunan. Bantuan berupa bibit, pupuk, maupun mesin pertanian harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Kemajuan desa katanya idealnya harus dibangun melalui perpaduan ilmu pengetahuan modern dan pengalaman petani.
Redaktur: Vitto Budi
Penulis: Eko S, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.