22 Persyaratan Harus Dipenuhi Calon Wakil Presiden
Selasa, 17 Nov 2026, 03:07 WIBJAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa ada 22 persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon wakil presiden (cawapres) yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan bahwa MPR RI telah membentuk panitia verifikasi untuk mengecek persyaratan-persyaratan calon wakil presiden. Menurut dia, dua nama yang dikirim oleh Presiden untuk menempati posisi wakil presiden (wapres) yang kini mengalami kekosongan pun akan dilengkapi dengan sejumlah persyaratan tersebut.
âPresiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,â kata Muzani saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11).
Namun, dia pun tidak menjelaskan secara rinci 22 persyaratan tersebut. Menurut dia, persyaratan-persyaratan itu nantinya akan dijelaskan oleh panitia verifikasi yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan diketuai oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman. âTim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail termasuk ijazah dan seterusnya,â kata dia.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga telah menyetujui bahwa panitia ad hoc untuk pemilihan dan penetapan wapres akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, dan diisi oleh 26 anggota.
Jadwal Padat
Dalam kesempatan itu, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan, diundur menjadi 9 Desember 2026, dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada 2 Desember 2026.
Muzani mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan setelah lembaganya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut ia, Presiden Prabowo memiliki jadwal yang padat, serta memerlukan waktu untuk berbicara dengan partai-partai politik pengusung untuk memilih dua nama calon wakil presiden (wapres).
âRapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia,â jelas Muzani.
Dengan pengunduran jadwal itu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR RI untuk menentukan dua nama calon wapres.
Artinya, kata Muzani, Presiden Prabowo harus mengirim nama calon wapres maksimal pada 25 November 2026.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga menyetujui agar pelantikan wakil presiden menggunakan semangat yang disampaikan pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, yakni MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih.
âSoal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,â katanya.
Muzani menyampaikan bahwa pengunduran jadwal Sidang Paripurna MPR atas permintaan Presiden Prabowo itu juga sudah disetujui pimpinan-pimpinan fraksi partai politik di MPR RI, serta kelompok DPD RI. âRapat gabungan ini diselenggarakan setelah tadi pagi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR,â katanya.
Terpisah, pengamat politik pemerintahan Bawono Kumoro menilai loyalitas menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan cawapres pengganti Gibran Rakabuming ÂRaka.
âPartai-partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju pasti akan diminta pandangan serta persetujuan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum mengirimkan dua nama calon itu kepada MPR RI,â kata Bawono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut Bawono, selain loyalitas, Presiden juga akan mempertimbangkan pandangan partai-partai Koalisi Indonesia Maju serta kapasitas calon dalam memperkuat soliditas kabinet dan mengawal program prioritas pemerintah. Ant/S-2
Redaktur: Sriyono
Penulis: Antara
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.