Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Solusi Kemacetan Horor, Pemkab Bogor Tancap Gas Proyek Underpass Citayam

16 Senin, 16 Nov 2026, 17:20 WIB | Oleh:
Solusi Kemacetan Horor, Pemkab Bogor Tancap Gas Proyek Underpass Citayam Solusi Kemacetan Horor, Pemkab Bogor Tancap Gas Proyek Underpass Citayam Doc: ANTARA/M Fikri Setiawan
Ket. Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Underpass Citayam yang menghubungkan wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok dalam Rancangan APBD Tahun 2027. 

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Senin (16/11), mengatakan alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap proyek infrastruktur yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"DED untuk Underpass Citayam disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Depok berkewajiban untuk melakukan pembebasan lahannya," kata Rudy.

Ia menjelaskan kebutuhan pembebasan lahan telah dimasukkan dalam postur Rancangan APBD Kabupaten Bogor Tahun 2027, meskipun nominal anggarannya belum ditetapkan karena APBD tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD.

Menurut dia, pembebasan lahan menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah karena lokasi proyek berada di dua wilayah administrasi, yakni Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

"Maka dalam postur APBD Tahun 2027, Pemkab Bogor juga menganggarkan untuk pembebasan lahan Underpass Citayam, karena separuhnya masuk Depok, separuhnya masuk Kabupaten Bogor," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, pembangunan Underpass Citayam direncanakan sepanjang 720 meter dengan kebutuhan pembebasan sekitar 147 bidang tanah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 110 bidang tanah berada di wilayah Kota Depok, sedangkan 37 bidang lainnya berada di Kabupaten Bogor.

Proyek tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Depok yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama pada Februari 2026.

Dalam pembagian kewenangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap perencanaan teknis dan pembangunan fisik, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Depok menangani pembebasan lahan sesuai wilayah masing-masing.

Rudy mengatakan proses pembebasan lahan nantinya harus melalui sejumlah tahapan, termasuk penilaian harga tanah oleh tim penilai independen.

Seluruh tahapan tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan proses pengadaan tanah memiliki kepastian hukum.

Ia menegaskan Pemkab Bogor berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan mobilitas dan aktivitas perekonomian.

"Selama menyangkut kepentingan masyarakat dan tentunya itu bisa menggerakkan roda perekonomian dan kekuatan fiskal kita mencukupi, tentu akan kami prioritaskan," katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
Logo Asean Resmi Berubah, K...
Nasional
KKP Dorong Laut Masuk Agend...
Ekonomi
Menaker : Mekanisme Upah Mi...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

16 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +