Pemprov Harus Utamakan Infrastruktur

JAKARTA – Saat ini anggaran atau keuangan Pemprov Jakarta tengah terbatas. “Untuk itu, Pemprov Jakarta harus memprioritaskan pembangunan atau penanganan infrastruktur,” harap Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike. Dia minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur seperti penanganan banjir dan persoalan lingkungan di tengah keterbatasan anggaran.

Yuke menilai, keterbatasan anggaran berpotensi menyebabkan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang telah direncanakan harus ditunda. “Keterbatasan anggaran jelas akan berdampak. Namun, kita berusaha seminimal mungkin dan seefektif mungkin agar tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” kata Yuke di Jakarta, Minggu.

Yuke menuturkan, pekerjaan penurapan, pengerukan, hingga normalisasi sungai menjadi program yang kemungkinan terdampak dari keterbatasan anggaran tersebut. Menurut dia, Pemprov perlu menentukan wilayah yang lebih dulu mendapat penanganan. Jika anggaran difokuskan untuk penanganan Sungai Ciliwung, misalnya, pekerjaan serupa di sungai dan wilayah lain kemungkinan harus menunggu giliran.

Lebih lanjut, dia pun menegaskan program yang berkaitan dengan antisipasi banjir dan penanganan lingkungan harus menjadi perhatian utama. Terlebih, masih terdapat saluran air yang belum tertangani secara menyeluruh akibat luasnya cakupan wilayah.

Sementara itu, untuk sektor lain di luar infrastruktur seperti bidang pendidikan, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terancam putus sekolah. Aspirasi tersebut, kata Yuke, akan ditampung untuk dicarikan solusi. “Semua pengajuan kami tampung dan coba carikan solusi. Kami juga minta kelurahan dan kecamatan untuk bersama-sama membantu menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan, Yuke mengaku berkoordinasi dengan satuan pelaksana (Satpel) agar melakukan pengecekan dan meneruskan laporan kepada suku dinas (sudin) terkait. Yuke juga menyediakan kanal pengaduan melalui LaporYuke.com agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan tanpa terbatas waktu.

Melalui platform tersebut, warga juga bisa memantau perkembangan laporan yang telah disampaikan. “Dengan LaporYuke.com, kami ingin masyarakat kapan pun dan siapa pun bisa menyampaikan laporan. Mereka juga bisa mengetahui apakah pengaduannya sudah dibaca atau ditindaklanjuti,” kata Yuke.

Soal Sampah

Sementara itu, di tempat lain, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengajak warga membiasakan diri memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah. Tujuannya, untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Rano mengungkapkan, Jakarta menghasilkan potensi timbulan sampah sekitar 9.000 ton setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.500 ton dikirim ke TPST Bantargebang.

Menurutnya, besarnya volume sampah menuntut perubahan pola pengelolaan. Semua harus melakukan transformasi sistem. Kalau dulu, angkut dan buang. Sekarang tidak bisa lagi. Semua harus dikurangi, dipilah, dan diolah dari sumbernya. Rano minta ini saat menghadiri Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026. PPSN bertema “Merawat Pertiwi” di Gallery Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).

Rano mendorong masyarakat memulai langkah sederhana dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik, seperti sisa makanan dan sayuran, diolah menjadi kompos.

Wagub Rano mengaku telah mengenal metode pengolahan kompos tersebut sejak 2010. Menurutnya, kebiasaan mengolah sampah organik di rumah tidak hanya mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

“Setiap hari pasti ada sisa sayuran atau makanan yang dibuang. Sampah tersebut bisa diolah menjadi kompos. Kita harus mulai mengubah cara pandang bahwa sampah bukan sekadar sesuatu yang dibuang, tetapi juga memiliki nilai manfaat,” jelasnya.

Pemprov Jakarta juga memperkuat gerakan pengelolaan sampah dari hulu melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 22 Juni 2026. Melalui kebijakan tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah terus didorong.

Wagub Rano menyebut, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah pada periode Juni hingga Oktober 2026 telah mencapai sekitar 37 persen. Capaian ini menjadi perkembangan positif, meski perubahan kebiasaan membutuhkan konsistensi dan keterlibatan banyak pihak. “Tidak ada kehebatan gubernur maupun wakil gubernur. Yang hebat adalah ketika masyarakat Jakarta sadar untuk memilah dan mengolah sampah,” ungkapnya.

Saat ini, Jakarta memiliki 2.238 bank sampah, 481 Sekolah Adiwiyata, 499 Kampung Proklim, serta 387 Satuan Karya Pramuka Kalpataru yang turut mendukung gerakan pengelolaan lingkungan.
Selain pengomposan, Pemprov juga mendorong pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam sebagai bahan pakan ternak yang punya nilai ekonomi.