Pemprov DKI Prioritaskan Gedung Pustu Cideng dan Rehabilitasi Dua Sekolah di Gambir

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan penyediaan gedung permanen Puskesmas Pembantu (Pustu) Cideng serta rehabilitasi dua sekolah negeri di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan melalui penyediaan fasilitas publik yang lebih memadai.

Prioritas itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung seusai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Gambir, Senin (9/11). Dalam pertemuan tersebut, Pemprov DKI juga membahas percepatan pengerukan Kali Ciliwung dan kelanjutan revitalisasi Pasar Petojo Enclek.

Pramono menjelaskan, Pustu Cideng saat ini masih menempati rumah toko (ruko) sewa dengan kondisi yang dinilai kurang memadai. Situasi tersebut terutama menyulitkan kelompok masyarakat yang membutuhkan akses fasilitas lebih ramah, seperti lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Meski masih menggunakan bangunan sewa, Pustu Cideng telah mencatat 7.510 kunjungan pasien selama Januari hingga Oktober 2026. Jumlah kunjungan tersebut menjadi salah satu gambaran kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan tersebut.

Pemprov DKI tengah mengkaji dua pilihan untuk menyediakan gedung permanen bagi fasilitas kesehatan tersebut. Alternatif yang dipertimbangkan meliputi pemanfaatan ruko melalui hibah dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atau pembangunan gedung baru di kawasan Taman Tulang Bawang, Cideng.

“Ada dua alternatif yang dikaji, yakni hibah ruko dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atau pembangunan di lahan Taman Tulang Bawang seluas 713 meter persegi,” ujar Gubernur Pramono.

Penyediaan gedung permanen Pustu Cideng ditargetkan dapat diselesaikan pada 2028. Pemprov DKI masih mempertimbangkan kedua alternatif tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Di bidang pendidikan, Pramono meminta rehabilitasi total SDN Petojo Utara 013 dan SDN Cideng 07 masuk dalam prioritas penganggaran pada 2027. Kedua sekolah tersebut membutuhkan penanganan dengan kondisi bangunan yang berbeda.

SDN Petojo Utara 013 dilaporkan mengalami kerusakan berat, sementara SDN Cideng 07 masih memerlukan kajian kelayakan bangunan. Penanganan terhadap kedua sekolah diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar.

“Kami juga mengusulkan pembangunan SLB di kawasan SDN 013 untuk mendukung 280 anak berkebutuhan khusus di wilayah sekitar Kecamatan Gambir,” kata Gubernur Pramono.

Selain rehabilitasi sekolah, usulan pembangunan sekolah luar biasa (SLB) di kawasan SDN Petojo Utara 013 turut menjadi perhatian. Fasilitas tersebut direncanakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan bagi 280 anak berkebutuhan khusus di sekitar Kecamatan Gambir.

Dalam upaya pengendalian banjir, Pemprov DKI juga mendorong percepatan pengerukan Kali Ciliwung pada segmen Jalan Batu hingga Jalan KKO Usman dan Harun. Pengerukan tersebut mencakup aliran sungai sepanjang 648 meter.

Dari total sedimentasi sebanyak 11.664 meter kubik yang harus dikeruk, realisasi pekerjaan hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai 19,85 persen. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 9.349 meter kubik sedimentasi yang perlu ditangani untuk mengurangi risiko luapan air.

“Ini masih tersisa sekitar 9.349 meter kubik. Pendangkalan ini berpotensi meningkatkan muka air dan berdampak pada kawasan Istana Negara,” jelas Gubernur Pramono.

Revitalisasi Pasar Petojo Enclek juga masuk dalam pembahasan rapat tingkat kecamatan tersebut. Pasar bersejarah yang dibangun pada periode 1926–1927 itu masih membutuhkan pembenahan karena pekerjaan revitalisasi pada 2022 belum diselesaikan.

Selain persoalan pekerjaan yang belum tuntas, penurunan tanah di kawasan pasar turut menyebabkan genangan dan rembesan air. Penataan juga perlu memperhatikan aktivitas perdagangan yang selama ini menggunakan jalan umum.

Pramono meminta kajian kelayakan revitalisasi pasar tersebut dilanjutkan agar rencana pembenahan tetap memperhatikan nilai sejarah bangunan. Pada saat yang sama, penataan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan fasilitas yang lebih tertata.

“Kami meminta kajian kelaikan dilanjutkan agar revitalisasi tetap mempertahankan arsitektur bersejarah sekaligus memenuhi standar pasar modern,” ujarnya.

Pramono menegaskan, pembenahan berbagai persoalan di Kecamatan Gambir membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah. Menurut dia, posisi Gambir sebagai kawasan pusat pemerintahan dan kegiatan kenegaraan membuat wilayah tersebut memiliki kebutuhan khusus dalam aspek pengamanan, pengaturan lalu lintas, dan kebersihan lingkungan.

“Karena itu, pengamanan kegiatan, pengaturan lalu lintas, dan kebersihan kawasan harus ditangani secara terkoordinasi,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Gambir Muhammad Iqbal menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam menangani berbagai persoalan di wilayahnya, termasuk persoalan sosial. Ia menyebut kepentingan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam setiap upaya penyelesaian masalah di tingkat kecamatan.

“Penanganan berbagai persoalan di Gambir harus mengutamakan kepentingan dan keterlibatan masyarakat. Sebagai wilayah yang berada di sekitar Istana Kepresidenan, Kecamatan Gambir juga harus mampu mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta,” ujar Iqbal.