Bapanas Berlakukan Moratorium Izin Beras Fortifikasi

Senin, 16 Nov 2026, 09:55 WIB

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara penerbitan izin produksi beras fortifikasi. Kebijakan tersebut diambil setelah pemeriksaan menemukan 25 dari 27 merek beras fortifikasi tidak memenuhi persyaratan.

Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, mengatakan moratorium diberlakukan untuk membenahi tata kelola produksi beras fortifikasi. Pemerintah tidak akan menerbitkan izin baru sebelum produsen memenuhi ketentuan administrasi, kandungan gizi, dan mutu produk.

Ket. Foto: Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman (tengah) — Sumber: Bapanas

“Udah moratorium, nggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua,” ujar Amran di Jakarta, Rabu (11/11) lalu.

Amran menegaskan pemerintah juga menelusuri produk yang diduga melanggar hingga ke fasilitas produksinya. Produk bermasalah ditarik dari peredaran, sementara pabrik yang terbukti melakukan pelanggaran dapat disegel.

“Selebihnya kita kejar. Ini nggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Di pasar, ditarik. Pabriknya disegel,” kata dia

Ia juga menyampaikan perkembangan penegakan hukum di sektor perberasan. Dalam kurun waktu dua pekan, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai perkara penyimpangan.

“Sekarang sudah tersangka 36 dalam 2 minggu. Kami kejar terus, kami komitmen kejar terus,” ucap Amran.

Pemerintah memastikan produsen yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi administratif hingga proses pidana. Sanksi tersebut mencakup pencabutan izin usaha, ancaman penjara maksimal tujuh tahun, dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

Secara terpisah Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menjelaskan hasil evaluasi terhadap 27 merek dagang. Sebanyak 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan beras fortifikasi, dengan pelanggaran mencakup administrasi, kandungan gizi, dan mutu produk.

“Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Bapanas, dari 27 merek dagang itu 25 tidak memenuhi syarat terkait dengan beras fortifikasi. Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat,” kata Andriko.

Andriko menambahkan, moratorium juga berlaku bagi pelaku usaha yang mengajukan izin produksi baru. Di Jawa Timur, delapan pelaku usaha telah mengajukan kembali permohonan produksi, tetapi belum dapat diproses.

“Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,” ucap dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, 25 merek bermasalah tersebut diproduksi oleh 11 produsen. Satgas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah meningkatkan penanganan terhadap dua produsen yang menaungi sembilan merek ke tahap penyidikan.

Bapanas menegaskan penerbitan izin produksi beras fortifikasi akan kembali dilakukan setelah pembenahan tata kelola selesai. Pemerintah juga memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi klaim kandungan gizi dan standar mutu. ils/I-1

  • Bapanas
  • Beras fortifikasi

Redaktur: Ilham Sudrajat

Penulis: Ilham Sudrajat

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.