Bapanas Berlakukan Moratorium Izin Beras Fortifikasi
Senin, 16 Nov 2026, 09:55 WIBJAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara penerbitan izin produksi beras fortifikasi. Kebijakan tersebut diambil setelah pemeriksaan menemukan 25 dari 27 merek beras fortifikasi tidak memenuhi persyaratan.
Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, mengatakan moratorium diberlakukan untuk membenahi tata kelola produksi beras fortifikasi. Pemerintah tidak akan menerbitkan izin baru sebelum produsen memenuhi ketentuan administrasi, kandungan gizi, dan mutu produk.
âUdah moratorium, nggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua,â ujar Amran di Jakarta, Rabu (11/11) lalu.
Amran menegaskan pemerintah juga menelusuri produk yang diduga melanggar hingga ke fasilitas produksinya. Produk bermasalah ditarik dari peredaran, sementara pabrik yang terbukti melakukan pelanggaran dapat disegel.
âSelebihnya kita kejar. Ini nggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Di pasar, ditarik. Pabriknya disegel,â kata dia
Ia juga menyampaikan perkembangan penegakan hukum di sektor perberasan. Dalam kurun waktu dua pekan, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai perkara penyimpangan.
âSekarang sudah tersangka 36 dalam 2 minggu. Kami kejar terus, kami komitmen kejar terus,â ucap Amran.
Pemerintah memastikan produsen yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi administratif hingga proses pidana. Sanksi tersebut mencakup pencabutan izin usaha, ancaman penjara maksimal tujuh tahun, dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.
Secara terpisah Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menjelaskan hasil evaluasi terhadap 27 merek dagang. Sebanyak 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan beras fortifikasi, dengan pelanggaran mencakup administrasi, kandungan gizi, dan mutu produk.
âSeperti disampaikan oleh Bapak Kepala Bapanas, dari 27 merek dagang itu 25 tidak memenuhi syarat terkait dengan beras fortifikasi. Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat,â kata Andriko.
Andriko menambahkan, moratorium juga berlaku bagi pelaku usaha yang mengajukan izin produksi baru. Di Jawa Timur, delapan pelaku usaha telah mengajukan kembali permohonan produksi, tetapi belum dapat diproses.
âDi Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,â ucap dia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, 25 merek bermasalah tersebut diproduksi oleh 11 produsen. Satgas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah meningkatkan penanganan terhadap dua produsen yang menaungi sembilan merek ke tahap penyidikan.
Bapanas menegaskan penerbitan izin produksi beras fortifikasi akan kembali dilakukan setelah pembenahan tata kelola selesai. Pemerintah juga memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi klaim kandungan gizi dan standar mutu. ils/I-1
- Bapanas
- Beras fortifikasi
Redaktur: Ilham Sudrajat
Penulis: Ilham Sudrajat
Berita Terkait:
-
Kasus Narkoba di Kebon Jeruk Terbongkar, Polres Jakpus Sita 1,5 Kg Sabu
-
inDrive Tutup Drive Your Future Phase 2 dengan Edukasi Keselamatan di Purwakarta
-
Bantuan Pesawat Australia Lakukan Water Bombing Karhutla di Kutai Timur
-
Bosan dengan Gaya Rambut Lama? Ini Tren Model Rambut November 2026 yang Bikin Tampil Fresh
-
474 Personel Kesehatan Dikerahkan untuk Mengawal Porprov XV Jabar
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.