Koalisi SOS Indonesia Somasi Presiden: Menuntut Akuntabilitas Presiden atas Mandat Perlindungan Rakyat dari Zat Adiktif.
Minggu, 15 Nov 2026, 17:10 WIB | Oleh: Yebdi Trismar- Memastikan penyelesaian peraturan pelaksana PP 28/2024, khususnya batas maksimal nikotin dan tar, zat tambahan yang dilarang, standardisasi kemasan, pelaksanaan larangan penjualan rokok batangan, serta peringatan kesehatan bergambar.
- Memastikan pelaksanaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk mencapai target 514 kabupaten/kota pada 2029 sesuai RPJMN 2025–2029.
- Meningkatkan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap dan menyederhanakan struktur tarif cukai sesuai arah kebijakan RPJMN 2025–2029.
- Memastikan pencapaian target pengendalian tembakau dalam RPJMN 2025–2029, termasuk penurunan prevalensi merokok usia muda, perluasan layanan berhenti merokok, dan penyediaan farmakoterapi di puskesmas.
- Menyampaikan rencana aksi dan langkah konkret, termasuk target waktu serta kementerian/lembaga yang bertanggung jawab.
Koalisi SOS memberikan waktu paling lama 25 hari kerja sejak somasi diterima kepada Presiden untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut. Apabila tidak terdapat tanggapan dan/atau tindak lanjut yang nyata, koalisi akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan kesehatan rakyat tidak boleh berhenti pada regulasi dan janji kebijakan. Presiden harus memastikan seluruh mandat dijalankan agar masyarakat, terutama anak dan generasi muda, tidak terus menanggung risiko yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!