Nasib Kadis Perkim Taput Berakhir di Pengadilan, Korupsi Dana PEN Dibayar 4 Tahun Bui

MEDAN – Nasib Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadis Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) berakhir di meja hijau setelah terseret kasus korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis penjara empat tahun kepada mantan Kadis Perkim Taput Budiman Gultom terkait kasus korupsi dana program PEN untuk penataan lampu penerangan jalan umum senilai Rp4,3 miliar.

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiman Gultom, oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Parsaoran Nababan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta kepada Budiman. Apabila denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran denda tersebut.

"Jika terdakwa tidak mempunyai pendapatan atau kekayaan yang mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 80 hari," ucapnya.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak membebankan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Budiman karena dinilai tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Sementara itu, terdakwa lainnya William Leo alias Wawa selaku Direktur PT Global Menara Berdikari dijatuhi hukuman lebih berat, yakni lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Terdakwa William juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp1,8 miliar sesuai jumlah yang dinikmatinya. Dari jumlah tersebut, terdakwa telah mengembalikan sekitar Rp376,8 juta.

Majelis hakim menyatakan perbuatan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, yakni Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan telah merugikan keuangan negara.

Khusus terdakwa Budiman, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagai keadaan yang memberatkan.

Sementara keadaan yang meringankan, kedua terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Khusus Budiman, majelis hakim turut mempertimbangkan bahwa dirinya tidak menikmati hasil tindak pidana tersebut.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa ataupun jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tapanuli Utara sama-sama menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan.

Sebelumnya, JPU Kinata Purba menuntut kedua terdakwa masing-masing dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan.

Khusus terdakwa William, JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp4,3 miliar dengan memperhitungkan pengembalian sekitar Rp376,8 juta serta pidana penjara pengganti selama empat tahun apabila uang pengganti tidak dibayarkan.