Pertegas Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset menjadi produk hukum yang paling dinantikan oleh rakyat Indonesia, terutama bagaimana dengan perlakuan terhadap koruptor yang sejauh ini menjadi musuh terbesar bangsa Indonesia.

Komisi III DPR RI telah resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan RUU Perampasan Aset, yang diketuai juga oleh Habiburokhman. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra juga disepakati untuk menjadi Wakil Ketua Panja.

RUU Perampasan Aset pun sudah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.

RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026. Komisi III DPR sejauh ini sudah membahas sepertiga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait perubahan-perubahan dari substansi usulan pemerintah dalam RUU tersebut.

Sejalan dengan rapat pembahasan substansi RUU, Komisi III DPR RI juga tetap menggelar rapat untuk menerima masukan dari sejumlah akademisi dan praktisi hukum.

Setelah sepertiganya dibahas pada pekan lalu, tiga perempat DIM sisanya yang belum dibahas, akan dibahas pada Senin (9/11). Di samping itu, rapat-rapat mengenai RUU Perampasan Aset hanya akan digelar di kompleks parlemen. Termasuk, hingga rapat konsinyering dan rapat lainnya tidak ada yang digelar di luar parlemen.

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset pada Senin ini, sejumlah DIM yang dibahas meliputi perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana, upaya penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, hingga pembentukan badan baru yang mengelola aset hasil tindak pidana, termasuk hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Terkait pembahasan RUU Perampasan Aset yang dipastikan tidak ada konsinyering di hotel-hotel, wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini berkesempatan melakukan wawancara dengan Ketua Panja Habiburokhman dalam sejumlah kesempatan. Berikut petikannya.

Apa sebenarnya yang menjadi salah satu pokok pengaturan dalam RUU ini?

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset ini salah satu pokok pengaturannya adalah mempertegas hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Nanti akan menegaskan bahwa memang terhadap tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu, memang dikenakan hukuman mati.

Apa landasannya untuk hal tersebut?

Pada dasarnya,hukuman mati yang ditegaskan itu berdasarkan undang-undang lain yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukuman mati saat ini masih berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah berlaku mulai 2026. Saat ini masih berlaku di Indonesia. Jangan dianggap hukuman mati tidak ada.

Apa hal pokok lainnya yang diatur dalam RUU Perampasan Aset?

Selain hukuman mati, RUU itu akan mengatur juga pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, agar tidak dijadikan senjata politik atau sarana untuk memeras oleh aparat penegak hukum.

Bagaimana dengan proses penyusunan RUU tersebut?

Dalam penyusunannya, Komisi III DPR RI telah menghimpun seluruh masukan terhadap desain dan substansi dari Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.

Pada intinya, seluruh masyarakat menginginkan sebuah pengaturan yang efektif, proporsional, adil, dan sesuai dengan asas prosedural dan legalitas.

Adapun Komisi III DPR RI saat ini telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset dari pemerintah, yang artinya panitia kerja (Panja) mulai kick off membahas isi dari RUU tersebut.

Bagaimana dengan usulan perubahan judul RUU Perampasan Aset?

Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah menyepakati perubahan judul draf regulasi itu menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Perubahan tersebut disepakati dalam rapat Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang lalu. Dari pemerintah meminta agar judulnya diubah dari ‘tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana’ yang memang dianggap terlalu umum dan tidak tegas menjadi ‘Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya’.

Bagaimana dengan pengaturan hasil investasi bodong di RUU ini?

Salah satu pokok pengaturan dalam RUU tentang Perampasan Aset adalah hasil rampasan dari tindak pidana penipuan melalui modus investasi bodong atau sejenisnya harus langsung dikembalikan lagi ke para korban.

Dengan begitu, RUU itu mengatur agar rampasan aset tindak pidana penipuan investasi bodong bukan dikembalikan ke negara. Pasalnya, sejauh ini masih sangat banyak korban berbagai kasus investasi bodong yang kerugiannya belum pulih meski perkaranya sudah vonis.

Selain tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, juga termasuk tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas, seperti contohnya kejahatan di bidang finansial dan investasi dengan skema Piramida Ponzi, manipulasi pasar keuangan atau investasi fiktif atau bodong.

Sebenarnya poin utamanya apa?

Undang-undang ini secara utamanya mengatur soal perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, walaupun ada tambahan beberapa tindak pidana lain yang secara terbatas maupun memiliki karakteristik mirip dengan tindak pidana korupsi. Jadi undang-undang ini utamanya adalah perampasan aset terkait tindak pidana korupsi.

Apa yang diusulkan DPR terkait hal ini?

DPR juga mengusulkan agar RUU itu bisa tetap melakukan perampasan terhadap kasus-kasus investasi bodong yang sudah terjadi. Dari aspirasi yang diterima, banyak korban yang nasibnya terkatung-katung karena investasi bodong sejak dua tahun lalu.

Dalam banyak kasus, banyak pelaku tindak pidana ekonomi, investasi bodong itu pasang badan. 'Nggak apa-apa saya dipenjara 5 tahun, 10 tahun, tapi asetnya sudah triliunan'.

Bahkan, ada beberapa terpidana kasus investasi bodong yang sudah bebas tetapi kerugian dari para korbannya masih belum terpulihkan. Dengan undang-undang ini kita ingin pastikan korban ya segera mendapat hasil dari aset-aset yang dirampas, ya kalau perlu tanpa pengadilan.

Apa substansi dari DIM Perampasan Aset pemerintah yang diterima DPR?

Komisi III DPR RI telah resmi menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perampasan Aset dari pemerintah dan segera masuk ke tahapan pembahasan substansi isi RUU.

Dengan diterimanya DIM dari pemerintah, RUU Perampasan Aset dapat segera dibahas bersama pemerintah dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun DIM itu diserahkan oleh pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Rapat ini menjadi salah satu pertanda awal komitmen kita untuk melaksanakan reformasi sistem penegakan hukum melalui pengaturan mekanisme perampasan aset yang terkait tindak pidana.

Apa langkah selanjutnya setelah menerima DIM dari pemerintah?

Setelah serah terima DIM tersebut, , Komisi III DPR RI juga akan langsung menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset yang membahas DIM atau substansi RUU itu. Rapat langsung kita bahas DIM, kita gas.

Dengan dimulainya pembahasan itu, ditargetkan RUU itu bisa diundangkan atau disahkan pada bulan November 2026, dengan mendahului target yang sebelumnya sudah ditetapkan pada 15 Desember 2026.

Apa saja yang menjadi inti dari DIM dalam RUU yang menjadi inisiatif DPR RI tersebut?

Pemerintah berpandangan bahwa tindak pidana terorganisasi dan bermotif ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan perpajakan berpotensi menghambat Indonesia untuk mencapai tujuan negara karena sangat merugikan keuangan negara dan mengancam perekonomian nasional.

Bagaimana dengan tanggapan dari Komisi III DPR RI sendiri?

Komisi III DPR RI setuju RUU tentang Perampasan Aset tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, meski asetnya sudah dirampas melalui mekanisme tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction based (NCB).

Adapun ketentuan yang disetujui itu berada dalam Pasal 6A sebagai substansi baru yang diusulkan pemerintah. Jadi, ini sudah tepat artinya walaupun kita melakukan gugatan atau apa, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Komisi III DPR sebelumnya telah menyetujui RUU Perampasan Aset menerapkan mekanisme non-conviction based atau perampasan tanpa putusan pidana yang ada di Pasal 3 huruf b.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Pasal 6 Ayat 1 RUU Perampasan Aset mengatur ada lima kategori pelaku tindak pidana yang asetnya bisa dirampas tanpa putusan pidana.

Lima kategori itu, yakni tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, Pasal 6 Ayat 2 juga mengatur agar perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, harus memenuhi kriteria aset bernilai minimal Rp1 miliar.

Adakah hal lainnya?

Komisi III DPR juga menyetujui usulan pemerintah agar perampasan aset yang sudah berjalan tanpa berdasarkan putusan pidana dihentikan berdasarkan penetapan hakim jika tersangka atau terdakwa sudah tertangkap.

Setelah itu, proses penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka dilanjutkan kembali sesuai dengan hukum acara pidana.

Apa komitmen besar Komisi III DPR terkait pembahasan RUU Perampasan Aset ini?

Komisi III DPR RI siap lembur untuk membahas substansi RUU tentang Perampasan Aset agar aturan tersebut bisa segera disahkan.

Komisi III DPR sejauh ini sudah membahas sepertiga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait perubahan-perubahan dari substansi usulan pemerintah dalam RUU tersebut. Kita berharap bisa cepat, kalau bisa hari ini lembur, besok lembur, Kamis lembur.

Sejalan dengan rapat pembahasan substansi RUU, Komisi III DPR RI juga tetap menggelar rapat untuk menerima masukan dari sejumlah akademisi dan praktisi hukum.

Setelah sepertiganya dibahas pada pekan lalu, tiga perempat DIM sisanya yang belum dibahas, akan dibahas pada Senin (9/11). Kemungkinan, kata dia, rapat tersebut digelar hingga malam.

Di samping itu, kita juga memastikan rapat-rapat mengenai RUU Perampasan Aset hanya akan digelar di kompleks parlemen. Termasuk, kata dia, hingga rapat konsinyering dan rapat lainnya tidak ada yang digelar di luar parlemen.

Apa saja masukan dari pakar?

Salah satu masukan dari Pakar hukum itu yakni perampasan aset terhadap aset hasil kejahatan tidak perlu dilindungi oleh hak asasi manusia (HAM) sebab HAM hanya melindungi hak milik subjek hukum yang sah.

HAM tidak pernah melindungi harta hasil korupsi, hasil penggelapan, hasil kejahatan. Doktrin internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Financial Action Task Force (FATF) juga menegaskan non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana sah dilakukan demi kepentingan publik.

Namun, Indonesia secara selektif sesuai dengan prinsip kedaulatan negara hukum tidak serta-merta menerapkan doktrin internasional secara murni seperti tersebut di atas.

Pandangan bahwa RUU Perampasan Aset melanggar hak asasi manusia adalah kekeliruan dalam memahami esensi penegakan hukum yang modern.

Apa syaratnya hal itu tidak melanggar HAM?

Sepanjang langkah aparat penegak hukum masih dalam koridor pro justitia. RUU Perampasan Aset justru menjadi instrumen pelindung hak asasi manusia, bukan melanggar. RUU Perampasan Aset adalah bentuk manifestasi keadilan yang bersifat perbaikan, correction. Bahwa kejahatan korupsi, narkotika, pencucian uang telah merampas hak ekonomi dan sosial rakyat.

Negara tidak boleh hanya menghukum badan pelakunya, tetapi harus mengembalikan hak korban dengan merampas aset hasil kejahatan. Hal tersebut merupakan substansi keadilan.

Selain itu, agar RUU Perampasan Aset juga perlu mengatur dan menegaskan bahwa pro justitia adalah bentuk jaminan HAM. Dengan menerapkan pro justitia dengan asas jaminan HAM, RUU ini tidak akan memberikan kewenangan yang bersifat sewenang-wenang.

Bahwa setiap penyitaan, pemblokiran, dan perampasan harus melalui penetapan pengadilan, hak untuk didengar, hak mengajukan keberatan, dan asas praduga terbalik secara terbatas yang tetap diawasi hakim.

Selama APH (aparat penegak hukum) bekerja dalam skop pro justitia dengan surat perintah, penetapan pengadilan, due process of law, maka dapat ditengarai tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar.

Apa masukan dari Akademisi?

Untuk dari akademisi salah satunya dari Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI). Mereka meminta kepada Komisi III DPR RI agar RUU tentang Perampasan Aset mengatur supaya aparat penegak hukum mampu membuktikannya terlebih dahulu hubungan antara aset yang dimiliki dengan tindak pidana, sebelum melakukan perampasan aset.

Apa alasannya?

Alasannya,hak milik merupakan hak yang dilindungi konstitusi. Oleh karena itu, perampasan aset tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan, asumsi, ketidakmampuan seseorang menjelaskan kekayaannya, atau penilaian sepihak aparat.

Negara harus mampu menunjukkan hubungan yang cukup dan dapat diuji antara aset yang dimiliki objek perampasan dengan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan.

Mereka mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana dan memulihkan aset yang berasal dari kejahatan. Namun, mereka juga mengingatkan dalam negara hukum, tujuan yang baik tidak dapat membenarkan penggunaan kewenangan negara tanpa batas.

Pemberantasan korupsi harus dapat diperkuat, tetapi hak konstitusional warga negara juga wajib dilindungi. Pemulihan aset harus dioptimalkan, tetapi prosesnya tidak boleh mengabaikan kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan prinsip peradilan yang independen.

Oleh karena itu, mereka mendorong Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi instrumen penindakan, tetapi juga menjadi instrumen konstitusional yang menjamin pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Intinya, pembentukan undang-undang ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga bagaimana negara memastikan bahwa kewenangan untuk merampas aset tidak berubah menjadi kewenangan yang dapat merampas hak warga negara secara sewenang-wenang.