Leaders Summit COP31, Hashim Djojohadikusumo Bahas karhutla hingga RUU Perubahan Iklim

ANTALYA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan sejumlah langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari penguatan penanganan karhutla hingga rencana pengesahan RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.

Hal itu disampaikan Hashim dalam pidatonya pada Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11).

Hashim mengatakan Indonesia menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, peningkatan risiko kekeringan, dan kebakaran hutan serta lahan akibat fenomena El Niño berkepanjangan.

"Ini merupakan tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga. Kami memperkuat upaya pencegahan, restorasi, dan penegakan hukum, sekaligus bekerja sama erat dengan mitra regional untuk mengatasi dampak kabut asap yang meluas, termasuk yang melintasi batas negara, melalui kerja sama berkelanjutan," kata Hashim.

Dia menegaskan pemerintah telah melibatkan lebih dari 25.000 anggota masyarakat lokal dalam upaya mencegah kebakaran hutan.

"Kami juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel, memperkuat kapasitas mereka, meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional, serta berinvestasi dalam konservasi untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati," jelasnya.

Dalam forum tersebut, dia juga mengenalkan terkait pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah presiden.

"Lebih dari 285 juta penduduk Indonesia bergantung pada ketahanan pangan, pasokan energi yang andal, lapangan kerja, air bersih, dan lingkungan yang aman. Kami tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, kami harus mewujudkan keduanya," tegasnya.

Indonesia juga berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan industri bernilai tambah lebih tinggi.

"Kami juga mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi," imbuh Hashim.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, pemerintah memutuskan untuk tidak memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer.

Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 1,4 juta keluarga telah memperoleh akses terhadap 8 juta hektare kawasan hutan.

Selain itu, menurutnya, Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan 400 ribu hektare hutan adat, dengan target mencapai 1,4 juta hektare pada 2029 guna mendukung mata pencaharian berkelanjutan.

Dengan lebih dari separuh wilayah daratan Indonesia masih tertutup hutan, dia menegaskan Indonesia berkomitmen melindungi warisan alam tersebut sekaligus memungkinkan masyarakat untuk semakin sejahtera.

"Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah bermaksud mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim yang Berkeadilan," ujar Hashim.