Macet Puncak Jadi Sorotan, Pemkab Bogor Siapkan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat pada 2027

Kabupaten Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menangani persoalan jalur wisata Puncak pada 2027 guna mendukung kelancaran mobilitas dan perekonomian masyarakat.

)Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Jabar, Rabu (11/11(, mengatakan penanganan jalur Puncak menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam pembahasan program strategis pembangunan tahun anggaran 2027 bersama DPRD Kabupaten Bogor.

"Kita membahas beberapa program strategis daerah, memastikan agar penanganan jalur Puncak dapat teratasi secara langsung di tahun 2027," kata Rudy.

Ia menjelaskan jalur Puncak merupakan jalan nasional yang kewenangan penanganannya berada pada pemerintah pusat. Namun, Pemkab Bogor berkomitmen untuk turut mengambil peran dalam penyelesaian persoalan di kawasan tersebut.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan karena pemerintah pusat juga memiliki berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, Pemkab Bogor akan menyiapkan langkah intervensi sesuai kemampuan fiskal daerah untuk mendukung percepatan penanganan jalur Puncak.

"Penanganan jalur Puncak ini adalah jalan nasional. Tapi pada saat Pemerintah Kabupaten Bogor tidak melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, dan pemerintah pusat juga tentunya kebutuhannya cukup banyak dari Sabang sampai Merauke," ujarnya.

Rudy menegaskan penanganan persoalan jalur Puncak tidak hanya berkaitan dengan kelancaran lalu lintas, tetapi juga memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan wisata.

Ia menyebutkan wilayah Ciawi, Megamendung, dan Cisarua merupakan kawasan yang memiliki banyak pelaku usaha sektor pariwisata sehingga membutuhkan dukungan aksesibilitas yang memadai.

Menurut dia, pemerintah daerah ingin memastikan berbagai langkah penanganan jalur Puncak dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan wisata.

"Kita turut serta untuk apa yang dapat kita lakukan dengan kemampuan fiskal yang kita miliki, melakukan beberapa intervensi sehingga para pelaku usaha yang ada di daerah wisata Puncak, Megamendung, Ciawi, Cisarua, kita dapat membantu menghidupkan atau menggerakkan ekonomi di kawasan wisata," katanya.

Rudy mengatakan pembahasan program strategis tersebut dilakukan bersamaan dengan kunjungan pemerintah daerah ke sejumlah lokasi di kawasan Puncak, antara lain kilometer nol Sungai Ciliwung di Telaga Saat dan Masjid At-Ta'awun.