Bappenas Bongkar Peta Ketimpangan, Bali Hadapi Tantangan Pemerataan

DENPASAR – Ketimpangan ekonomi di daerah mencerminkan belum meratanya distribusi sumber pertumbuhan, investasi, dan akses terhadap peluang usaha maupun lapangan kerja.

Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu berisiko memperlebar kesenjangan kesejahteraan antardaerah jika tidak diimbangi penguatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Karena itu, pemerataan pembangunan perlu diarahkan agar potensi daerah tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy memetakan sejumlah isu strategis untuk mengatasi ketimpangan struktur ekonomi di Provinsi Bali.

"Modal tentu saja penting, namun modal belum sama dengan hasil, kami memetakan paling tidak enam isu strategis dalam tiga kelompok," ucap Rachmat Pambudy saat menghadiri Bali Digifest ke-5 di Denpasar, Kamis (12/11).

Ia menjelaskan isu strategis tersebut meliputi struktur ekonomi Bali yang masih bertumpu pada sektor pariwisata dan terpusat di wilayah Bali Selatan.

Kondisi ketergantungan pada satu sektor tersebut sebelumnya menjadi pelajaran berharga saat pariwisata berhenti total pada 2021 hingga mendorong Bappenas dan Pemprov Bali meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali agar perekonomian bertumpu pada banyak sektor.

Selain ketimpangan wilayah, Bappenas menyoroti kapasitas pelaku lokal yang belum beralih dari sekadar pengguna teknologi digital menjadi pencipta.

Persoalan lainnya mencakup ekosistem kekayaan intelektual, pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor yang dinilai belum terpadu.

Padahal, Bappenas mencatat Bali memiliki modal besar berupa 665.000 pekerja kreatif, nilai investasi ekonomi kreatif Rp9,9 triliun pada 2025, serta nilai ekspor seni rupa tertinggi kedua secara nasional.

Dari sisi kesiapan infrastruktur digital, penetrasi internet di Bali mencapai 90,59 persen atau peringkat ketiga nasional, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berada di peringkat keenam nasional dengan 99 persen pemudanya terampil TIK.

Ekosistem digital Bali juga tercatat memperoleh skor 51,7 persen dalam East Ventures Digital Competitiveness Index 2026 di peringkat ketujuh nasional pada triwulan III 2026 dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,7 persen secara kumulatif.

Menurut Menteri Pambudy, modal digital tersebut harus diterjemahkan menjadi sumber pertumbuhan yang beragam untuk memperkuat sektor unggulan daerah mulai dari pariwisata digital, UMKM digital, hingga pertanian dan perikanan digital

"Diversifikasi Bali berarti diversifikasi sektor sekaligus wilayah, dan itu hanya mungkin bila pusat dan daerah bergerak dalam satu peta jalan," ujar Rachmat Pambudy.

Menurut dia, karena isu tersebut bersifat lintas kewenangan, penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk Kreatif dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali sangat diperlukan.

Menteri Pambudy menambahkan terkait pengembangan Bali Smart Island sebagai ekosistem terintegrasi diarahkan pada empat agenda utama, yaitu memperluas ekonomi digital, usaha, dan layanan publik melalui digitalisasi pariwisata, akses pasar UMKM, ekonomi kreatif, serta pemerintahan berbasis elektronik.

Agenda berikutnya mencakup peningkatan literasi digital, mendorong Bali sebagai destinasi perusahaan rintisan (startup) global, serta memperkuat kolaborasi pelaku usaha dengan jaringan teknologi internasional agar konektivitas menjangkau hingga ke tingkat desa.

"Saya berharap gagasan yang lahir dari festival ini masuk ke rencana kerja pemerintah di pusat dan di daerah sehingga menjadi program, menjadi bagian daripada pemanfaatan anggaran dengan hasil yang terukur," kata Kepala Bappenas.