Perencanaan Pembangunan Terjebak Rutinitas Birokrasi

Pergantian judul dan tema program pembangunan tidak akan berarti banyak jika tidak diikuti pembenahan substansi, sinkronisasi kebijakan, serta orientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

JAKARTA – Kualitas perencanaan pembangunan nasional perlu dievaluasi agar lebih adaptif, terintegrasi, dan mampu menjawab kompleksitas tantangan yang terus berkembang. Perencanaan yang semakin kaku dan birokratis berisiko terjebak pada rutinitas administratif, tanpa menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menilai perencanaan pembangunan nasional saat ini makin rigid dan berlapis karena masih terjebak dalam pola administratif dan rutinitas birokrasi. Perubahan program lebih banyak terjadi pada nomenklatur, tema, dan format dokumen, sementara substansi serta proses pelaksanaannya cenderung berulang tanpa terobosan berarti.

“Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pembaruan pendekatan pembangunan dalam menjawab persoalan secara mendasar,” ujar ujar Hafidz, Rabu (4/11).

Hafidz Arfandi mendorong pemerintah mempersempit program pembangunan agar lebih sistematis dan menempatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai orkestrator pembangunan. Fungsinya adalah menyinkronkan perencanaan kementerian teknis serta mengawasi sinergi pembangunan lintas pemerintah daerah.

Dia menilai perencanaan pembangunan pada era Orde Baru lebih ideal karena Bappenas memiliki kewenangan kuat dalam menerjemahkan visi presiden menjadi agenda birokrasi yang terkoordinasi dari pusat hingga daerah. Sebaliknya, sejak era reformasi, fungsi strategis Bappenas dinilai melemah, tercermin dari pelaksanaan program SDGs yang cenderung menjadi rutinitas administratif pengisian templat anggaran, bukan aksi nyata.

Karena itu, efektivitas Bappenas sangat bergantung pada political will presiden dalam menempatkan lembaga tersebut sebagai pusat orkestrasi pembangunan, bukan sekadar perangkum kebijakan nasional.

"Prinsipnya, bukan sekedar persoalan instrumental perencanaannya tapi sejauh mana political will presiden sebagai penentu RPJMN untuk memposisikan Bappenas. Kalau presiden menempatkannya menjadi jantung orkestrator pembangunan akan sangat kuat, tapi kalau menteri Bappenas secara politik jauh dibawah menteri-menteri teknis, maka Bappenas akan tetap menjadi sekedar perangkum kebijakan nasional ketimbang orkestrator pembangunan," tegasnya.

Penentuan Arah

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan kualitas perencanaan menentukan arah pembangunan negara. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (3/11), dia mengatakan telah meminta para perencana di Kementerian PPN/ Bappenas bekerja dengan teliti, berintegritas, dan mampu membaca persoalan secara menyeluruh, terutama di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan sulit diprediksi.

"Kementerian PPN/ Bappenas bukan hanya perencanaan untuk kementerian; Kementerian PPN/ Bappenas adalah perencanaan negara. Karena Kementerian PPN/ Bappenas adalah perencanaan negara, kita tidak punya ruang untuk salah. Kalau perencanaannya saja sudah salah, peluang terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya akan semakin besar," kata Rachmat Pambudy dalam Kuliah Umum Pelatihan Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan (DDPP) bagi pegawai Kementerian PPN/ Bappenas.

Sementara itu, Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menempatkan keberanian profesional sebagai bagian penting dari kualitas seorang perencana. Dia berpendapat bahwa perencana tidak cukup hanya mampu menghasilkan analisis, tetapi juga harus berani mempertanggungjawabkan dasar setiap rekomendasi yang disampaikan.

“Jelaskan asumsi dan keterbatasan analisis, pastikan sumber data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, dan jelaskan setiap rekomendasi. Saya ingin para perencana memiliki keberanian menyampaikan pandangan profesional, termasuk ketika pandangan itu berbeda, sepanjang didukung oleh data dan analisis yang tepat," ujar Febrian.