Bima Arya Dorong AI Tak Hanya Efisien, tetapi Juga Bantu Atasi Masalah Kesehatan hingga Kemiskinan

JAKARTA - Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di pemerintahan perlu diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat, bukan sekadar meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai teknologi tersebut harus mampu mendukung layanan kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Pandangan itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara utama dalam Merdeka AI Summit bertajuk "Cloudeka Sovereign for Future Enterprise" di Sudirman Hall, Sequis Tower, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Ia menekankan bahwa penguatan kedaulatan AI perlu berjalan bersama pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem data yang terintegrasi.

Menurut Bima, pemerintah daerah menghadapi tantangan untuk menghubungkan potensi, kebutuhan, dan kesiapan setiap wilayah. Pemanfaatan data dan AI dapat membantu melakukan analisis serta pemetaan sehingga kebijakan pembangunan lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Ia mengatakan, sejumlah pemerintah daerah mulai menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung pelayanan usaha, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menarik investasi, hingga menyempurnakan kebijakan ekonomi. Kepala daerah, menurutnya, juga perlu membaca perkembangan teknologi dan mengenali peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan wilayah.

"Di banyak daerah digitalisasi sudah terjadi, AI sudah digunakan untuk memudahkan layanan usaha, untuk mendorong UMKM, untuk mendorong investasi, dan juga untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan ekonomi. Hari ini, kepala daerah harus bisa membaca tanda-tanda zaman ke depan. Harus bisa melihat peluang apa yang ada dan ruang apa yang diciptakan," katanya.

Meski demikian, Bima mengingatkan bahwa keberhasilan pemanfaatan AI perlu diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Ia menyoroti persepsi publik yang masih lebih banyak mengaitkan teknologi tersebut dengan efisiensi dan produktivitas, sementara manfaatnya bagi lingkungan, keberlanjutan, serta layanan kesehatan belum mendapat perhatian seimbang.

"Kita lihat persepsi publik, mayoritas itu memahami bahwa AI itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tapi kalau berbicara soal lingkungan, sustainability, keberlanjutan, layanan kesehatan, ini angkanya masih di bawah. Ini tidak imbang sebetulnya persepsi ini, manfaat ini," terangnya.

Di sisi lain, peningkatan investasi AI di Indonesia dinilai perlu diikuti dengan strategi yang menghubungkan pengembangan teknologi dengan kebutuhan pelayanan publik. Bima menyebut Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial hingga 2045 sebagai pedoman pengembangan teknologi tersebut.

Strategi nasional itu memiliki empat pilar, yakni riset dan inovasi, infrastruktur dan data, pengembangan talenta atau sumber daya manusia, serta etika dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Bima menilai aspek etika perlu mendapat perhatian seiring semakin luasnya penggunaan teknologi kecerdasan artifisial, termasuk di lingkungan korporasi.

"Empat ini sudah menjadi bagian dari strategi kita. Nah, kemudian, hari ini juga negara kita menuju visi yang sangat strategik, yaitu Satu Data Indonesia," lanjutnya.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Bima menekankan perlunya pembangunan infrastruktur digital dan integrasi data lintas instansi. Salah satu langkah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memperkuat pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci identitas penduduk.

"Nomor Induk Kependudukan sebagai kunci atau akses di sini. Kita padukan datanya semua, data tunggal sosial ekonomi nasional, dan kita memperkuat juga sekuritinya, jaringannya, pusat datanya, dan lain-lain," tambahnya.

Bima menjelaskan, data yang terintegrasi dibutuhkan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan publik dan produktivitas aparatur. Ketersediaan informasi yang akurat juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, menentukan sasaran program, serta memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan data presisi, lanjutnya, tidak terbatas pada pelayanan administrasi dan program pemerintah. Data yang akurat juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang akuntabel dan demokratis serta memastikan kebijakan terkait kedaulatan pangan berjalan tepat sasaran.

"Kita perlu data yang presisi agar desain perencanaan pembangunan ini akurat. Kita perlu data yang presisi agar target-target program pemerintahan tepat sasaran dan enggak melenceng. Kita perlu data untuk proses politik, untuk Pemilu yang akuntabel dan demokratik. Kita perlu data untuk memastikan kedaulatan pangan," tandasnya.