Perampasan Aset Tak Hapus Pertanggungjawaban Pidana

JAKARTA- Komisi III DPR RI setuju Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, meski asetnya sudah dirampas melalui mekanisme tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction based (NCB).

Adapun ketentuan yang disetujui itu berada dalam Pa­sal 6A sebagai substansi baru yang diusulkan pemerintah. “Jadi, ini sudah tepat ya, artinya walaupun kita melakukan gugatan atau apa, tidak enghapuskan pertanggungjawaban pidana,” kata Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI Soedeson Tandra di ­kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11).

Komisi III DPR sebelumnya telah menyetujui RUU Pe­rampasan Aset menerapkan mekanisme non-conviction based atau perampasan tanpa putusan pidana yang ada di Pasal 3 huruf b.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Pasal 6 Ayat 1 RUU Perampasan Aset meng­atur ada lima kategori pelaku tindak pidana yang asetnya bisa dirampas tanpa putusan pidana.

Lima kategori itu, yakni tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, Pasal 6 Ayat 2 juga mengatur agar perampas­an aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pe­laku tindak pidana, harus me­menuhi kriteria aset bernilai minimal 1 miliar rupiah.

Komisi III DPR juga menye­tujui usulan pemerintah agar perampasan aset yang sudah berjalan tanpa berdasarkan putusan pidana dihentikan ber­dasarkan penetapan hakim jika tersangka atau ter­dakwa sudah tertangkap.

Setelah itu, proses pe­nyi­dik­an dan penuntutan ter­hadap tersangka dilanjutkan kembali sesuai dengan hukum acara pidana.

Substansi Baru

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pihaknya membahas substansi dan substansi baru dalam DIM itu selesai didiskusikan. Meski begitu, menurut dia, pembahasan yang sudah disetujui hari ini bisa ditinjau ulang. “Nanti kalau ada yang miss-miss, terakhir kita review. Hari ini substansi dan substansi baru,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan anggota komisinya siap lembur untuk membahas substansi RUU tentang Perampasan Aset agar aturan tersebut bisa segera disahkan.

Menurut dia, Komisi III DPR sejauh ini sudah membahas sepertiga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait perubahan-perubahan dari substansi usulan pemerintah dalam RUU tersebut. “Kita berharap bisa cepat, kalau bisa hari ini lembur, besok lembur, Kamis lembur,” kata Habiburokhman.

Sejalan dengan rapat pembahasan substansi RUU, me­nurut dia, Komisi III DPR RI juga tetap menggelar rapat untuk menerima masukan dari sejumlah akademisi dan praktisi hukum.

Setelah sepertiganya dibahas pada pekan lalu, dia mengatakan bahwa tiga perempat DIM sisanya yang belum dibahas, akan dibahas pada Senin (9/11). Kemungkinan, kata dia, rapat tersebut digelar hingga malam.

Habiburokhman menjelaskan salah satu pokok pengaturan dalam RUU Perampasan Aset adalah hasil rampasan dari tindak pidana penipuan melalui modus investasi bodong atau sejenisnya harus langsung dikembalikan lagi ke para korban.

Dengan begitu, menurut dia, RUU itu mengatur agar rampasan aset tindak pidana penipuan investasi bodong bukan dikembalikan ke negara. Pasalnya, dia mengatakan bahwa sejauh ini masih sangat banyak korban berbagai kasus investasi bodong yang kerugiannya belum pulih meski perkaranya sudah vonis.

Dia mengatakan bahwa pihaknya juga mengusulkan agar RUU itu bisa tetap melakukan perampasan terhadap kasus-kasus investasi bodong yang sudah terjadi. Dari aspirasi yang diterima, menurut dia, banyak korban yang nasibnya terkatung-katung karena investasi bodong sejak dua tahun lalu.

“Dalam banyak kasus, ba­nyak pelaku tindak pidana ekonomi, investasi bodong itu pasang badan. ‘Nggak apa-apa saya dipenjara 5 tahun, 10 tahun, tapi asetnya sudah triliunan’,” kata dia.

Bahkan, kata dia, ada bebe­rapa terpidana kasus investasi bodong yang sudah bebas tetapi kerugian dari para korbannya masih belum terpulihkan. “Dengan undang-undang ini kita ­ingin pastikan korban ya se­gera mendapat hasil dari aset-aset yang dirampas, ya kalau perlu tanpa pengadilan,” ­kata­nya. Ant/S-2