Bukan Sekadar Bangunan Tua, Warisan Kereta Api Dibidik Jadi Sumber Ekonomi

Jakarta - Kementerian Kebudayaan mendorong pemanfaatan warisan sejarah perkeretaapian nasional sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, dan revitalisasi kawasan perkotaan dengan tetap mempertahankan nilai sejarah serta identitas budaya yang melekat pada aset tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta mengatakan pelestarian cagar budaya perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan dipandang sebagai penghambat modernisasi infrastruktur.

"Pelestarian bukanlah lawan dari pembangunan. Pelestarian yang baik justru dapat menjadi sumber pembangunan," kata Bambang dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (9/11).

Dalam Simposium Nasional Cagar Budaya Perkeretaapian Indonesia 2026 di Lawang Sewu, Semarang, ia menekankan perlunya perubahan paradigma dari heritage preservation atau pelestarian warisan menuju heritage-driven transformation, yakni pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelamatan bangunan bersejarah, tetapi juga mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, aset cagar budaya perkeretaapian diharapkan dapat dikembangkan sebagai sumber pengetahuan, penguatan identitas bangsa, revitalisasi kawasan perkotaan, penciptaan nilai ekonomi, hingga pengembangan inovasi berbasis kebudayaan.

Namun, Bambang mengingatkan pemanfaatan aset bersejarah harus tetap memperhatikan keaslian bangunan, karakter budaya, dan nilai historis yang terkandung di dalamnya.

Ia mencontohkan Lawang Sewu yang dahulu menjadi kantor pusat perusahaan kereta api Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS). Bangunan bersejarah yang memiliki keterkaitan dengan perjalanan perkeretaapian dan perjuangan kemerdekaan tersebut kini dimanfaatkan sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengenal sejarah sekaligus destinasi wisata edukasi.

Bambang juga mengingatkan bahwa perjalanan perkeretaapian Indonesia telah dimulai sejak pembangunan jalur kereta api pertama pada 1864, yang kemudian diikuti pengoperasian lintas Semarang-Tanggung sepanjang sekitar 26 kilometer pada 10 Agustus 1867.

Kehadiran jalur tersebut menjadi salah satu tonggak perkembangan transportasi di Nusantara karena mempercepat perdagangan, menghubungkan berbagai wilayah, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan pertukaran pengetahuan.

Menurut Bambang, warisan perkeretaapian merupakan perpaduan antara infrastruktur fisik dan kebudayaan yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Aset tersebut tidak hanya merekam perkembangan transportasi, tetapi juga menyimpan ingatan sejarah yang menghubungkan antargenerasi.

Untuk memperkuat pengelolaannya, Kementerian Kebudayaan mengusulkan tiga agenda strategis, yakni menyelamatkan ingatan bangsa, menghidupkan warisan dalam pembangunan, serta membangun ekosistem pelestarian yang berkelanjutan.

Ketiga agenda tersebut mencakup perlindungan dan dokumentasi aset bersejarah, pemanfaatan untuk pendidikan, penelitian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta penguatan tata kelola melalui keterlibatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas.

Bambang menilai kolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas pelestari diperlukan agar pengelolaan aset sejarah perkeretaapian berjalan terpadu serta memberikan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi bagi generasi mendatang.

Ia juga menegaskan modernisasi infrastruktur harus tetap memperhatikan keselamatan, aksesibilitas, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pelestarian cagar budaya perlu diintegrasikan sejak tahap perencanaan pembangunan.

Menurut dia, perlindungan cagar budaya merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam memajukan kebudayaan nasional, sehingga tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif maupun ekonomi.