Paku Alam X Tekankan Tiga Mandat Konstitusi untuk Kesejahteraan Rakyat

YOGYAKARTA – Pemenuhan hak pendidikan, pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok miskin dan rentan menjadi tiga kewajiban negara yang harus terus diperkuat. Ketiga aspek tersebut merupakan landasan konstitusional untuk memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X menyampaikan hal tersebut saat membacakan amanat Menteri Sosial RI dalam peringatan Hari Pahlawan 2026 di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Selasa (10/11).

Menurut Paku Alam X, cita-cita kesejahteraan yang diwariskan para pendiri bangsa telah diatur dalam UUD 1945, terutama melalui Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34. Ketiga pasal tersebut menjadi pijakan bagi negara dalam menjalankan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 dapat kita maknai sebagai jantung konstitusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Paduka.

Pasal 31 mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan Pasal 33 menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 34 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Berlandaskan ketentuan tersebut, pembangunan nasional tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, dan pemerataan kesempatan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Dalam amanat Menteri Sosial yang dibacakannya, Paku Alam X menyampaikan bahwa tantangan bangsa saat ini membutuhkan bentuk pengabdian yang berbeda dibandingkan masa perjuangan kemerdekaan. Semangat kepahlawanan perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa harus menjadi bagian dari keseharian kita, di mana pun kita berada dan apa pun profesi yang kita jalankan,” ungkapnya.

Upaya mencapai tujuan pembangunan tersebut juga memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan kebijakan dan pelayanan publik, sementara dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, akademisi, tokoh agama, dan generasi muda diharapkan turut berkontribusi sesuai bidang masing-masing.

“Tidak ada pembangunan yang dapat bertahan apabila hanya dikerjakan oleh satu pihak,” tegasnya.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan program pembangunan berjalan berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Partisipasi berbagai pihak juga diperlukan agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.

Melalui amanat tersebut, Menteri Sosial mengajak seluruh elemen bangsa menerjemahkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam bentuk kepedulian sosial, kerja nyata, dan kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama.

Pesan itu sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2026, yakni “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. Semangat tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.