Main-Main dengan Beras Rakyat? Bulog Ancam Cabut Izin RPK Curang dan Babat Mafia Pangan

JAKARTA - Perum Bulog menegaskan bakal mencabut izin usaha mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang terbukti melakukan kecurangan dalam distribusi beras pemerintah sebagai langkah menjaga ketertiban penyaluran pangan dan melindungi masyarakat.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog telah membentuk Satgas Pengawasan Beras Terpadu untuk menindaklanjuti berbagai laporan dugaan pelanggaran dalam penyaluran beras.

"Jadi tindak lanjut dari kejadian kemarin kami melaksanakan pembentukan Satgas Pengawasan Beras Terpadu, baik dari kami internal SPI (Satuan Pengawas Internal) Bulog, ditambah dengan teman-teman Satgas Pangan," kata Rizal usai meresmikan Media Center Perum Bulog di Jakarta, Senin (9/11).

Pembentukan satgas tersebut dilakukan setelah munculnya sejumlah pengaduan masyarakat terkait distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diduga tidak sesuai ketentuan dan berpotensi mengganggu upaya stabilisasi pangan nasional.

Rizal juga menanggapi soal 370 pengaduan sektor pangan yang kini masuk di kanal "Lapor Pak Amran" melalui nomor 0811-1312-312. Aduan tersebut masih dalam proses kajian dan verifikasi oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Ia menegaskan apabila hasil verifikasi menemukan ada RPK yang terlibat maka Bulog tak segan memberikan sanksi kepada mitra penyalur beras berupa pencabutan izin.

Bulog sebelumnya telah menghentikan kerja sama dengan lima RPK di wilayah DKI Jakarta yang terbukti terlibat dalam pelanggaran distribusi beras SPHP.

Rizal memastikan penghentian tersebut dilakukan langsung tanpa menunggu proses panjang karena kelima RPK tersebut dinilai telah melanggar ketentuan penyaluran beras SPHP yang berlaku.

Selain lima RPK tersebut, Bulog masih melakukan pemeriksaan terhadap laporan lain yang masuk dan akan menutup izin usaha mitra apabila terbukti melakukan pelanggaran serupa.

Ia menegaskan langkah pengawasan diperkuat untuk mencegah praktik mafia pangan yang memanfaatkan momentum peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 maupun periode Ramadhan serta Idul Fitri.

Bulog bersama Satgas Pangan terus memperkuat koordinasi pengawasan distribusi beras agar penyaluran SPHP berjalan tepat sasaran, menjaga pasokan tersedia, serta memastikan harga pangan tetap stabil di masyarakat.

Rizal menyatakan tindakan tegas terhadap mitra yang terbukti curang merupakan bagian komitmen Bulog menjaga integritas distribusi pangan dan melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.

"Kami terus bersinergi, bahu-membahu untuk terus menegakkan dan menstabilkan harga-harga pangan. Jangan sampai ada mafia-mafia pangan yang memanfaatkan situasi menjelang Natal, Tahun Baru, ataupun bahkan nanti Ramadhan dan Idul Fitri," kata Rizal.