Kenapa Google Ogah Investasi di Indonesia? Ini Jawaban INDEF

JAKARTA - Perusahan teknologi multinasional asal Amerika Serikat (AS) Google tidak menjadikan RI sebagai tujuan investasinya. Raksasa teknologi itu resmi menggelontorkan investasi senilai 15 miliar dolar AS di Malaysia dan menciptakan 37 ribu lapangan kerja baru.

Fenomena ini mengundang banyak pertanyaan, kenapa bukan Indonesia? Kenapa Indonesia selalu kalah bersaing dalam menarik investasi raksasa teknologi dunia, padahal pasarnya jauh lebih besar?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai ada lima alasan mendasar yang membuat Google lebih memilih Malaysia ketimbang Indonesia.

Pertama, insentif pajak dan kebijakan ramah bisnis. Malaysia menawarkan kebijakan bebas pajak untuk barang modal serta berbagai insentif fiskal khusus bagi industri teknologi dan pusat data.

"Investor itu hitung-hitungan. Kalau di Malaysia mereka dapat insentif yang jelas dan menguntungkan, kenapa harus pilih negara yang insentifnya masih abu-abu," ujar Esther pada Koran Jakarta, Selasa (10/11).

Kedua, biaya energi lebih murah dan bersih. Malaysia menyediakan tarif listrik yang lebih kompetitif serta dukungan akses energi bersih, termasuk komitmen menambah 1 gigawatt (GW) energi hijau ke jaringan nasional. Bagi pusat data Google yang butuh energi besar dan stabil, faktor ini menjadi penentu utama.

Ketiga, kepastian hukum dan birokrasi efisien. Proses perizinan di Malaysia dinilai lebih cepat dan tersistem, serta didukung kepastian hukum yang kuat bagi investor jangka panjang.

"Di Indonesia, perizinan masih berlapis, lama, dan sering berubah-ubah. Investor jangka panjang butuh kepastian, bukan ketidakpastian," kata Esther.

Keempat, kesiapan sumber daya manusia (SDM). Malaysia memiliki ekosistem talenta digital dan program pelatihan terstruktur, seperti target upskilling ratusan ribu warga di bidang AI melalui kolaborasi dengan lembaga vokasi, yang dinilai sudah matang.

Sementara Indonesia, meski jumlah penduduknya besar, kualitas talenta digitalnya masih belum terstruktur dan belum siap memenuhi kebutuhan industri teknologi tinggi.

Kelima, kawasan ekonomi khusus digital. Adanya kawasan strategis seperti Johor serta zona ekonomi digital khusus yang mempermudah operasional dan efisiensi logistik menjadi nilai tambah Malaysia.

Kawasan tersebut dirancang khusus untuk industri digital, sehingga Google tidak perlu lagi beradaptasi dengan infrastruktur yang tidak sesuai.

"Malaysia itu sudah menyiapkan karpet merah dari hulu ke hilir. Indonesia masih sibuk menyiapkan karpetnya, tapi investornya sudah keburu jalan," ujar Esther.

Menurut Esther, jika Indonesia tidak segera berbenah dalam insentif fiskal, biaya energi, kepastian hukum, kesiapan SDM, dan kawasan khusus digital, maka Indonesia akan terus menjadi penonton di tengah perebutan investasi teknologi global.

Padahal, dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa dan pasar digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia seharusnya menjadi magnet utama, bukan justru kalah dari negara tetangga yang pasarnya jauh lebih kecil.

 Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Badiul Hadi, menilai ini bukan sekadar keputusan bisnis, tapi tamparan bagi kemampuan Indonesia menarik investasi global.

Badiul menegaskan investasi sebesar itu perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia karena menunjukkan adanya persoalan fundamental dalam kemampuan Indonesia menarik dan memenangkan investasi teknologi global. Ironisnya, Indonesia justru merupakan pasar terbesar bagi Google. 

Data Reportal 2026 mencatat Indonesia punya sekitar 230 juta pengguna internet pada akhir 2025, dengan jangkauan iklan YouTube mencapai 151 juta pengguna atau 65,5 persen dari populasi pengguna internet. Pangsa Google di pasar mesin pencari Indonesia bahkan mencapai 93,7 persen per Mei 2026.

Menurut Badiul, jutaan masyarakat Indonesia menggunakan Google Search, YouTube, Gmail, Android, Google Maps, dan berbagai layanan digital lainnya setiap hari, sehingga ekosistem pengguna, pelaku usaha, pengiklan, dan konsumen digital Indonesia merupakan aset ekonomi yang sangat besar. 

"Karena itu ketika Google memilih memperluas infrastruktur digitalnya melalui investasi US$ 15 miliar di Malaysia, pemerintah harus membuka informasi mengapa potensi pasar sebesar Indonesia belum mampu diterjemahkan menjadi komitmen investasi infrastruktur dengan skala serupa,"ucap dia

Malaysia sendiri mengamankan investasi Google US$ 15 miliar untuk periode 2027-2028 dengan proyeksi lebih dari 37.000 pekerjaan per tahun selama konstruksi dan lebih dari 9.000 pekerjaan per tahun setelah beroperasi. Google juga menggandeng lebih dari 80 perusahaan lokal, menyiapkan peningkatan kapasitas 800.000 warga, serta menambah lebih dari 1 GW energi bersih. Bagi Badiul, hal ini menunjukkan Malaysia menawarkan ekosistem investasi yang terintegrasi.

Kompleksitas Masalah

Ia melihat persoalan ini tidak bisa disederhanakan sebagai kekalahan dalam negosiasi. Ada persoalan fundamental yang harus dievaluasi, mulai dari kepastian regulasi, kecepatan perizinan, ketersediaan listrik, energi bersih, infrastruktur digital, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM).

 Pemerintah tegas Badiul harus mampu menawarkan kepastian jangka panjang, bukan sekadar memberikan insentif dan menggelar forum promosi investasi. Ia juga mengingatkan jangan sampai persoalan ini merupakan dampak dari kebijakan dan banyaknya persoalan yang akhir-akhir ini melingkupi kebijakan terkait investasi di sektor digital.

Karena itu Badiul mendesak pemerintah untuk menjelaskan apakah pernah melakukan negosiasi strategis dengan Google, apa penawaran Indonesia, dan hambatan apa yang membuat ekspansi ini lebih menarik di Malaysia. "Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar konsumsi teknologi, sementara investasi infrastruktur, penciptaan pekerjaan berkualitas, transfer teknologi, dan nilai tambah ekonominya justru dinikmati negara tetangga,"tegas dia.

Menurutnya, hal ini harus menjadi evaluasi serius terhadap diplomasi ekonomi pemerintah.