Lima Platform Digital DIY Buka Akses Data Bansos, Anggaran hingga Kebencanaan

YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengembangkan lima platform digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik, mulai dari data penerima bantuan sosial, penggunaan anggaran, perkembangan pembangunan, hingga potensi bencana. Kelima platform tersebut adalah Manunggal Raharja, GO-HIDRO, PAMOR, OGP Local Yogyakarta, dan SENGGUH.

Pemanfaatan kelima platform itu dipaparkan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Rabu (11/11).

Presentasi tersebut berlangsung di hadapan panelis yang terdiri atas Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2026–2030 Hafidhah, Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2017–2021 Gede Narayana, serta Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Paku Alam X menyampaikan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui program pembangunan, tetapi juga perlu memiliki akses terhadap proses dan hasilnya agar dapat berpartisipasi dalam pengawasan.

Kebijakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan DIY 2022–2027 yang mencakup reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mendukung akses informasi, Pemda DIY menyediakan internet gratis di 24 titik sepanjang kawasan Pantai Selatan (Pansela), mulai dari Gunungkidul hingga Bantul, dengan kecepatan mencapai 100 Mbps. Layanan wifi publik gratis juga tersedia hingga tingkat desa.

"Kami ingin memastikan keterbukaan informasi tidak hanya berjalan di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga menjangkau masyarakat hingga tingkat kalurahan," ungkap Paku Alam X.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menjelaskan, salah satu platform yang dikembangkan adalah Manunggal Raharja atau Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja.

Sistem tersebut mengintegrasikan data kemiskinan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di DIY. Masyarakat dapat memeriksa kesesuaian data penerima bantuan sosial serta menyampaikan sanggahan apabila menemukan ketidaksesuaian.

Fitur sanggah dilengkapi geotagging dan dokumentasi foto kondisi rumah untuk membantu proses verifikasi data di lapangan.

"Partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan," imbuhnya.

Manunggal Raharja turut mendukung program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang telah menjangkau sekitar 8.000 lansia selama periode 2021–2026. Sistem tersebut juga menunjang program Bedah Rumah dengan capaian 2.856 unit hingga 2026.

Di bidang kebencanaan, Pemda DIY mengembangkan GO-HIDRO melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Platform ini menyediakan informasi curah hujan dan tinggi muka air secara real-time menggunakan sensor berbasis Internet of Things (IoT) dan telemetri.

Data GO-HIDRO terintegrasi dengan radar cuaca BMKG untuk mendukung pemantauan potensi bencana. Teknologi tersebut memangkas waktu akses data hidrologi dari sebelumnya lebih dari 24 jam menjadi kurang dari lima menit.

Informasi itu dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta relawan sungai untuk mendukung kesiapsiagaan dan evakuasi dini.

Platform kebencanaan lainnya adalah PAMOR yang menyajikan data dalam bentuk tabel dan peta. Sistem tersebut menjadi sarana penyediaan informasi bagi masyarakat mengenai kondisi kebencanaan di DIY.

Sementara itu, OGP Local Yogyakarta menyediakan akses terhadap target dan realisasi anggaran pemerintah, perkembangan pembangunan fisik, serta saluran penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Adapun SENGGUH dilengkapi asisten virtual Tanya SENGGUH untuk membantu masyarakat mencari informasi dan dokumen pembangunan daerah.

Selain mengembangkan platform digital, Pemda DIY melakukan pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD). Penilaian mencakup publikasi melalui situs web dan media sosial serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

“Penilaian dilakukan setiap bulan. Evaluasi juga dilaksanakan setiap tiga bulan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan. OPD dengan kinerja terbaik mendapatkan pemeringkatan dan apresiasi,” terangnya.

Menurut Wahyu, evaluasi tersebut bertujuan memastikan keterbukaan informasi menjadi bagian dari sistem kerja birokrasi, bukan hanya kewajiban administratif.

"Kami ingin keterbukaan informasi menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi. Transparansi bukan hanya terlihat dari banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari bagaimana informasi tersebut dimanfaatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," jelas Wahyu.

Melalui lima platform tersebut, masyarakat diharapkan memiliki akses lebih luas terhadap data pemerintah sekaligus kesempatan untuk memantau pelaksanaan program, menyampaikan koreksi, dan mengawasi pembangunan daerah.