Bongkar Ketidakadilan Bansos, Wali Kota Semarang Kerahkan Ribuan Agen Perlinsos ke RT/RW

SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang memperkuat pendataan perlindungan sosial untuk membenahi persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran di wilayahnya. 

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang, Senin (9/11), mengingatkan terkait dengan persoalan ketepatan sasaran bansos yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Ia menerima laporan tentang keluarga dengan kondisi ekonomi memprihatinkan yang belum memperoleh akses bantuan, sedangkan warga dengan kondisi lebih mampu justru tercatat sebagai penerima.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu dijawab melalui perbaikan pendataan, dengan penguatan jaringan agen perlindungan sosial (perlinsos).

Penguatan jaringan agen perlinsos menjadi salah satu langkah penting karena mereka memiliki kedekatan dengan kondisi warga di lingkungan masing-masing.

"Kita tidak sedang mengejar penghargaan dari Kementerian Sosial. Yang kita utamakan adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan perlindungan sosial terdata dan mendapatkan pelayanan," katanya dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemerintah Kota Semarang di Ruang Loka Krida, Gedung Moch Ikhsan Kota Semarang.

Melalui Portal Perlinsos, ia mendorong keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), pendamping sosial, pengurus RT/RW, dan kader PKK untuk membantu menemukan serta mendata keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial.

Ia menegaskan status sebagai agen perlinsos harus diikuti kerja nyata, dengan aktif membantu mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan, memfasilitasi pendaftaran, dan memastikan informasi kondisi sosial warga masuk ke dalam sistem.

"Jangan sampai kita hanya bangga menjadi agen perlinsos, tetapi tidak melakukan apa-apa. Keberadaan agen harus memberikan manfaat nyata dengan membantu menemukan warga yang membutuhkan perlindungan sosial," katanya.

Untuk mempercepat langkah tersebut, ia meminta camat mengoordinasikan sosialisasi secara berjenjang melalui lurah hingga pengurus RW dan RT.

Dinas Sosial juga diminta menyiapkan panduan praktis mengenai mekanisme dan tugas agen. Percepatan ini ditargetkan berjalan hingga akhir Desember 2026.

Data Dinas Sosial per 8 November 2026 mencatat 74.179 kepala keluarga (KK) telah terdaftar pada Portal Perlinsos, atau setara dengan 12,71 persen dari total 583.852 KK di Kota Semarang.

Dalam dua hari, jumlah pendaftar bertambah 9.988 KK dibandingkan data 6 November 2026, serta tercatat 7.212 agen telah terdaftar, dan sebanyak 2.847 di antaranya aktif membantu proses pendaftaran.

Selain itu, pendaftaran melalui Portal Perlinsos bagian dari proses pendataan dan verifikasi, bukan jaminan otomatis seseorang memperoleh bantuan sosial.

"Penetapan penerima tetap mengikuti kriteria dan hasil verifikasi yang berlaku," katanya.