Sempat Tertunda Pengalihan Dana, Pemprov Papua Barat Akhirnya Cairkan Ganti Rugi Jalan Maruni-Maripi

MANOKWARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyiapkan pembayaran ganti rugi lahan pada 2026 guna melanjutkan proyek pelebaran ruas jalan nasional dari Maruni hingga Maripi di Kabupaten Manokwari karena proses pembebasan sempat tertunda akibat pengalihan anggaran. 

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Rabu (4/11), mengatakan pemerintah provinsi sebelumnya sudah mengalokasikan Rp25 miliar pada 2021, kemudian menyiapkan tambahan Rp15 miliar pada 2022 dan Rp10 miliar melalui APBD perubahan.

“Anggaran itu rencananya untuk pembebasan lahan dari Maripi hingga Arfai, tepatnya pertigaan kantor gubernur, tapi terpaksa dialihkan karena kebutuhan lain sehingga pembebasan lahan belum tuntas,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi juga sudah menyelesaikan penilaian lahan pada 2025 sebagai dasar penetapan besaran ganti rugi kepada masyarakat dengan realisasi untuk segmen pertama akan dilakukan dalam waktu dekat.

Pelebaran jalan dirancang dengan lebar 24 meter, meliputi badan jalan masing-masing sembilan meter, jalur hijau satu meter di tengah, serta drainase dan trotoar dengan lebar 2,5 meter pada sisi kiri maupun kanan.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, pemerintah provinsi akan menyesuaikan trase dengan kondisi lapangan untuk menghindari pembongkaran bangunan bertingkat dan fasilitas publik yang membutuhkan biaya pembebasan lahan lebih besar.

Selain itu, pemindahan tiang listrik juga membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar berdasarkan perhitungan PLN. Penataan drainase dan jaringan utilitas juga menjadi bagian dari persiapan teknis proyek.

“Untuk mendukung pembangunan fisik, kami sudah kirim surat permohonan pertemuan kepada Menteri Pekerjaan Umum guna membahas dukungan pembiayaan karena ruas tersebut berstatus jalan nasional,” ujarnya.

Dominggus berharap penyelesaian pembebasan lahan dan dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pelebaran jalan tersebut, sehingga pembangunan infrastruktur strategis di Manokwari tidak kembali tertunda.