Adaptasi Perkembangan Zaman, Pemerintah Kota Cirebon Tata Ulang Kelembagaan Tiga Perangkat Daerah

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, mengusulkan perubahan susunan tiga perangkat daerah ke lembaga legislatif setempat untuk menyesuaikan kapasitas organisasi dengan kebutuhan pemerintahan, perkembangan regulasi, dan pelayanan masyarakat.

“Organisasi pemerintahan daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” kata Wali Kota Cirebon Effendi Edo usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (10/11).

Ia menyampaikan, usulan tersebut dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2021.

Ia mengatakan penataan tersebut salah satunya mencakup peningkatan tipologi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dari tipe C menjadi tipe B.

Penyesuaian itu, kata dia, berkaitan dengan bertambahnya tugas pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), mulai dari penerapan sistem merit, manajemen talenta, digitalisasi kepegawaian, hingga bertambahnya jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Penataan perangkat daerah ini bukan semata-mata perubahan struktur administratif,” ujarnya.

Pihaknya pun mengusulkan perubahan nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif untuk mengintegrasikan ketiga urusan tersebut dalam satu perangkat daerah.

“Melalui perubahan itu, pemerintah daerah ingin menyediakan landasan organisasi bagi pengembangan potensi budaya, pariwisata, serta fasilitasi pelaku ekonomi kreatif di Kota Cirebon,” katanya.

Ia menyampaikan adapun perubahan ketiga berkaitan dengan pengaturan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang pembentukan dan tata kerjanya akan diatur melalui peraturan daerah tersendiri.

Edo memastikan pemisahan regulasi tersebut tidak mengganggu pelayanan kebencanaan karena raperda memuat ketentuan peralihan agar BPBD tetap menjalankan tugas hingga aturan khusus ditetapkan, paling lama satu tahun setelah perubahan diundangkan.

“Setiap perubahan harus memberikan manfaat nyata, baik bagi peningkatan kinerja aparatur maupun kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan penyusunan perubahan kelembagaan telah mempertimbangkan hasil evaluasi organisasi, pemetaan urusan pemerintahan, analisis beban kerja, serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam rapat paripurna yang sama, ia menyampaikan pula jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi DPRD dan menyatakan kesiapan memberikan data pendukung untuk pembahasan lanjutan.

“Kami selanjutnya akan membahas materi raperda bersama DPRD, termasuk susunan organisasi, pemetaan jabatan, dan kebutuhan operasional melalui panitia khusus,” ucap dia.