UU Ketenagakerjaan Baru Atur Pesangon hingga PHK, Banten Tunggu Aturan Turunan

Serang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten masih menunggu aturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disetujui pengesahannya oleh DPR RI pada 6 Oktober 2026.

"Masih nunggu peraturan pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi dalam keterangannya di Serang, Banten, Selasa (10/11).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten berharap Undang Undang (UU) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disetujui pengesahannya oleh DPR RI pada 6 Oktober 2026, dapat memperkuat hubungan industrial.

"Dengan UU yang baru ini kami berharap dapat lebih meningkatkan hubungan industri yang adil dan merata atas pemenuhan hak pekerja dan keuntungan pengusaha," kata Septo Kalnadi

Ia juga berharap Undang-undang No. 27 Tahun 2026 tersebut nantinya bisa dijalankan dengan baik oleh pihak terkait, terutama kalangan pekerja atau buruh dan pengusaha, sehingga dengan aturan ini, diharapkan tidak ada pihak yang merasa tidak adil atau merasa dirugikan.

"Berharap bisa dijalankan dengan baik oleh buruh dan pengusaha," kata Septo.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah telah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Dokumen UU tersebut dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan ketersediaan dokumen ini merupakan hak dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja dan pemberi kerja, untuk mengetahui langsung ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Perlindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta perlindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar dia.

UU ini terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur ketentuan umum; landasan, asas dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.

Pemahaman UU

Selain itu, UU ini mengatur hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Menaker Yassierli menekankan pemahaman terhadap UU ini perlu diikuti pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Melalui UU ini, kami ingin memastikan perlindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.

Sebelumnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.

UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Selain itu, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.