Bonus Demografi Terancam Sia-Sia saat AI Gerus Lapangan Kerja

RI menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi yang dikembangkan negara berkebutuhan tenaga kerja lebih besar daripada ketersediaannya.

Jakarta - Bonus demografi Indonesia berisiko tidak menghasilkan manfaat ekonomi optimal apabila pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja yang layak, terlebih di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati S. Djojohadikusumo mengingatkan kalangan pengusaha agar memastikan penerapan teknologi baru mampu meningkatkan produktivitas tanpa menghilangkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Teman-teman saya, pengusaha, yang mau untuk membawa teknologi-teknologi baru, mari kita memastikan bahwa teknologi yang kita hadirkan itu untuk meningkatkan produktivitas, bukan untuk menghilangkan lapangan pekerjaan,” kata Saraswati, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta.

Menurut dia, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi yang dikembangkan negara-negara dengan kebutuhan tenaga kerja lebih besar daripada ketersediaannya. Di negara tersebut, teknologi digunakan untuk mengatasi kekurangan pekerja. Namun, penerapan teknologi serupa di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar justru berpotensi mempersempit kesempatan kerja apabila tidak disertai strategi yang tepat.

Karena itu, Saraswati menekankan pentingnya kesadaran pengusaha dalam mempertimbangkan dampak penggunaan teknologi terhadap penyerapan tenaga kerja. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Itu semuanya dari lintas sektor, bahkan bisa dikatakan hexa-helix, itu harus bekerja sama,” ujar Ketua Dewan Pembina Rembuk Pemuda tersebut.

Sementara itu, Dosen Departemen Keuangan NUS Business School, Singapura, Prof. Johan Sulaeman menilai pemerintah harus menyiapkan strategi menghadapi dampak AI terhadap angkatan kerja agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi.

“Menurut saya, pemerintah seharusnya tidak sekadar antusias terhadap artificial intelligent (AI), tetapi juga tidak perlu takut terhadap AI. Namun, pemerintah perlu meluangkan waktu untuk memikirkan strategi yang tepat dalam menghadapi AI, khususnya dari perspektif angkatan kerja,” kata Johan di Singapura.

Kualitas Pekerjaan

Tantangan tersebut semakin kompleks seiring perubahan struktur penduduk Indonesia. Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) I Dewa Gede Karma Wisana menjelaskan bahwa keluarga Indonesia semakin panjang secara antargenerasi, tetapi jumlah anggota keluarga cenderung menyusut.

Dewa menyebut angka kelahiran turun dari 5,61 anak per perempuan pada 1971 menjadi 2,13 berdasarkan prediksi hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025.

Sebaliknya, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas diproyeksikan meningkat dari 33,8 juta jiwa pada 2025 menjadi 65,6 juta jiwa pada 2045. Perubahan ini berpotensi menambah tekanan terhadap kelompok usia produktif yang harus memenuhi kebutuhan anak sekaligus orang tua lanjut usia.

Tekanan tersebut berlangsung ketika persoalan ketenagakerjaan belum terselesaikan. LD FEB UI mencatat 59,4 persen pekerja nasional masih bekerja di sektor informal, sedangkan tingkat pengangguran pemuda berusia 15–24 tahun mencapai 16,4 persen.

Kondisi itu memperlihatkan bahwa besarnya populasi usia produktif belum otomatis menjamin tersedianya pekerjaan yang stabil dan layak. Tanpa peningkatan kualitas pekerjaan, perlindungan sosial, serta kesiapan menghadapi perubahan teknologi, bonus demografi justru berpotensi memperbesar ketimpangan dan beban ekonomi antargenerasi.

“Bonus demografi sejatinya bukanlah anugerah yang datang otomatis, karena jendelanya hanya terbuka sesaat. Catatan demografi kita hari ini sudah menentukan angkanya secara mutlak,” kata Dewa.