Kucurkan Rp 395 Juta, Pemkab Madiun Pasang Puluhan Ribu Stiker Bansos Demi Sapu Bersih Data Palsu

MADIUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, memasang 50.935 stiker di rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan ketepatan sasaran penerima manfaat. 

"Karena kita ingin transparan dan akuntabel, maka mereka yang dipasang stiker harus betul-betul orang yang menerima bantuan," ujar Bupati Madiun Hari Wuryanto saat pelaksanaan perdana program Sosialisasi dan Peluncuran Stikerisasi Penerima Bansos serta Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital Tahun 2026 di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin (9/11).

Program tersebut memerlukan anggaran Rp395 juta dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi sekaligus memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial bagi penerima manfaat.

Bupati mengatakan bahwa pemasangan tersebut diharapkan menjadi instrumen keterbukaan informasi sekaligus memudahkan masyarakat mengawasi ketepatan sasaran penerima bantuan.

Program stikerisasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang namanya tercatat sebagai penerima manfaat.

Menurut dia, identitas penerima yang tercantum dalam stiker akan memperjelas data penerima bantuan, baik berdasarkan nama maupun alamat atau by name by address. Karena itu, ia berharap masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Dia juga menegaskan, stiker yang telah terpasang tidak boleh dilepas secara sepihak. Pelepasan stiker berkaitan dengan mekanisme graduasi atau keluarnya penerima dari program bantuan sosial ketika kondisi ekonominya sudah membaik.

"Kalau dilepas, berarti mereka siap graduasi. Ada kesadaran bahwa ketika kondisi ekonominya sudah meningkat, maka harus keluar dari penerima bantuan," katanya.

Bupati Madiun meminta seluruh jajaran pemerintah desa mengedepankan prinsip tertib, humanis, serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Kepala desa juga memiliki peran penting dalam mengawasi proses stikerisasi, termasuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan maupun kepentingan pribadi dalam penentuan dan pelaksanaan pemasangan stiker.

Melalui program tersebut, Pemkab Madiun berharap pengawasan penyaluran bansos semakin terbuka, data penerima lebih jelas, serta bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Adapun sasaran sebanyak 50.935 penerima manfaat tersebut merupakan masyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 di Kabupaten Madiun, dan penempelan stiker ditargetkan selesai secepatnya.