Tak Boleh Ada Jalur Tani Rusak, Pemprov Sumut Ambil Alih Pembangunan Jalan Desa

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan program intervensi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan desa menggunakan APBD provinsi yang diproyeksikan berlangsung mulai 2027 hingga 2030. 

"Program ini direncanakan berlangsung hingga 2030," tegas Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution seusai menghadiri Panen Raya Padi di Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Selasa (3/11).

Gubernur mengatakan, program ini akan menyasar pembangunan jalan desa, kemudian jalan produksi, serta jembatan penghubung antardesa dan dusun.

Pemerintah desa kata dia, akan diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Kita juga sudah minta sinkronisasi pembangunan infrastruktur di sini (Kecamatan Secanggang) yang jadi kawasan unggulan," katanya.

Pemprov Sumut, lanjut dia, juga meminta agar program tersebut sama-sama dibangun dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.

"Untuk tahun ini sudah berjalan. Hanya saja yang dari tingkat desa, tadi kita sampaikan akan diintervensi dari provinsi," ujar Bobby.

Ia juga menjelaskan, intervensi pembangunan jalan desa ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan sejumlah faktor prioritas.

"Jadi ada jalan penghubung antardesa, penghubung antardusun atau penghubung ke fasilitas layanan, misalnya sekolah, Puskesmas atau tempat yang lainnya," jelas Bobby.

Untuk pelaksanaannya, Gubernur juga menyebutkan, bahwa pemerintah desa akan bertanggung jawab mengerjakan pembangunan sesuai usulan yang diajukan.

"Ini nanti yang akan kita bangun, dan kita minta dari desa. Dananya dari pemerintah provinsi, dan desanya yang meminta langsung ke provinsi," sebut Bobby.

Kepala Desa Kebun Kelapa Amin Dairabi mengapresiasi rencana Pemprov Sumut mengintervensi pembangunan jalan desa melalui anggaran provinsi.

"Kami siap menyiapkan proposal atau usulan pembangunan agar kebutuhan infrastruktur jalan di desa ini dapat memperoleh dukungan pemerintah provinsi," ucapnya.