Krisis Kepercayaan Bayangi Pasar Modal, Pemerintah Harus Perkuat Transparansi

JAKARTA - Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rencana peninjauan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) mencerminkan persoalan serius dalam transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum. Jika tidak segera dibenahi, kondisi tersebut berisiko menghambat pembiayaan dunia usaha, memicu arus modal keluar, serta menekan nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi.

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, mengatakan gejolak pasar saham tidak semata-mata berkaitan dengan penurunan harga saham, tetapi juga mencerminkan melemahnya kepercayaan investor terhadap tata kelola pasar modal Indonesia.

“Peristiwa ini tidak bisa dilihat sebatas urusan pasar modal, melainkan ini adalah cermin dari krisis kepercayaan yang menuju akut,” kata Aloysius dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/10).

Mengutip Reuters, Aloysius menyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok sekitar 11,4 persen hingga mencapai level terendah sejak awal November 2020. Penurunan tersebut disebut sebagai yang terdalam dalam sehari sejak Januari 1998. Ia juga menyoroti penyusutan nilai saham Indonesia sekitar 40 persen sepanjang tahun, sementara kapitalisasi pasar saham Indonesia dalam indeks MSCI turun sekitar 55 persen.

Menurut Aloysius, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian investor dan MSCI, yakni transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum memadainya penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal.

Apabila persoalan tersebut tidak ditangani secara substansial, Indonesia berisiko kehilangan status sebagai pasar berkembang atau Emerging Market dan masuk kategori Standalone Market. MSCI dijadwalkan menetapkan keputusan final paling lambat akhir Juni 2027.

Ruang untuk Berbenah

Aloysius menilai tenggat tersebut masih memberikan ruang bagi pemerintah dan otoritas pasar modal untuk melakukan pembenahan. Namun, perbaikan harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan atau perubahan administratif.

“Kepercayaan kepada pasar modal hanya akan pulih bila pasar modal tersebut memang layak untuk dipercaya,” katanya.

Aloysius mengingatkan, krisis kepercayaan di pasar modal dapat merembet ke sektor keuangan dan perekonomian secara lebih luas. Ketika investor menarik dana dari pasar domestik, tekanan terhadap nilai tukar rupiah berpotensi meningkat.

Arus modal keluar juga dapat mempersempit ruang kebijakan moneter dan meningkatkan biaya pendanaan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan berpotensi menghadapi kesulitan memperoleh modal untuk membiayai ekspansi, investasi, dan kegiatan operasional.

Dampaknya dapat menjalar pada perlambatan aktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pembenahan pasar modal dinilai tidak hanya penting bagi investor, tetapi juga bagi keberlanjutan pembiayaan sektor produktif.

Di tengah ketidakpastian, investor, termasuk investor ritel, cenderung membatasi risiko dan menjaga likuiditas. Sebagian investor dapat memilih menyimpan dana dalam bentuk tunai atau mengurangi kepemilikan saham.

Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai peringatan MSCI perlu dipandang sebagai persoalan mendasar dalam tata kelola pasar modal Indonesia.

Menurut Anthony, perubahan klasifikasi tersebut dapat memengaruhi persepsi investor global terhadap pasar modal Indonesia. Menurut dia, Indonesia perlu menunjukkan bahwa persoalan transparansi dan pengawasan dapat ditangani melalui kebijakan yang konsisten dan terukur.

Anthony menilai persoalan pasar modal tidak cukup dijelaskan sebagai ulah individu atau kelompok pelaku pelanggaran. Ia menyoroti kemungkinan adanya kelemahan pengawasan yang berlangsung lama dan menuntut evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian serta penegakan hukum.