Kementerian PKP Percepat Program Prioritas Perumahan Rakyat Dibarengi dengan Transparansi

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan terus mempercepat pelaksanaan program prioritas perumahan rakyat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan, hingga 1 November 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP mencapai Rp8,62 triliun atau 68,79 persen dari total pagu anggaran setelah penyesuaian anggaran belanja tambahan (ABT).

"Kementerian PKP terus berupaya agar realisasi anggaran meningkat menjadi 94,60 persen pada awal Desember dan mencapai 97,37 persen pada akhir tahun 2026," ujar Didyk Choiroel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11).

Menurut Didyk, laporan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian PKP dalam memastikan anggaran negara dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk mendukung agenda pembangunan perumahan nasional melalui semangat Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Didyk menjelaskan, Kementerian PKP telah mengalokasikan sebanyak 92,64 persen alokasi anggarannya untuk belanja yang mendukung pelaksanaan program fisik perumahan. Sedangkan 7,36 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah menjadi salah satu prioritas utama dengan alokasi anggaran Rp 8,64 triliun atau 68,98 persen dari total anggaran yang dipaparkan. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas 400.000 unit rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu Direktur Jenderal Kawasan dan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyampaikan bahwa program Bedah Rumah terkait progres fisik nasional telah mencapai 83,11 persen atau setara dengan 332.453 unit rumah dari total alokasi 400.000 unit.

Dari sisi keuangan, program tersebut telah merealisasikan anggaran sebesar Rp7,1 T miliar atau 82,24 persen dari total pagu yang tersedia.

Pelaksanaan program Bedah Rumah didukung oleh tiga direktorat jenderal dengan pembagian target yang mencakup kebutuhan perumahan di berbagai karakteristik wilayah. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menangani alokasi 160.000 unit, sedangkan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan masing-masing menangani 120.000 unit.

Berdasarkan rekapitulasi capaian daerah, Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas dengan realisasi 96,85 persen, yakni 48.774 unit dari target 49.880 unit. Selanjutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat realisasi 96,84 persen, Bali 95,90 persen, Riau 95,64 persen, dan Bengkulu 95,63 persen.

Sementara itu, berdasarkan realisasi anggaran balai pelaksana, BP3KP Jawa III menempati peringkat pertama dengan capaian 79,69 persen. Posisi berikutnya ditempati BP3KP Sulawesi III sebesar 74,29 persen, BP3KP Sulawesi I sebesar 71,50 persen, BP3KP Maluku sebesar 70,17 persen, dan BP3KP Kalimantan II sebesar 70,03 persen.

Capaian tersebut menjadi dasar bagi Kementerian PKP untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaksana program agar seluruh bantuan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.