Studi CREA Kaitkan 3.500 Kematian pada Bulan September Diakibatkan Krisis Asap Karhutla Indonesia

JAKARTA - Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tidak hanya menghanguskan jutaan hektare kawasan, tetapi juga dilapotkan menimbulkan dampak kesehatan yang fatal. 

Dikutip dari South China Morning Post (SCMP) yang tayang pada Jumat (30/10), menurut sebuah studi terbaru dari Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih atau Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), polusi akibat asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan selama berbulan-bulan di seluruh Indonesia menyebabkan sekitar 3.560 kematian pada bulan September.

Angka dari laporan lembaga think tank yang berbasis di Helsinki itu merupakan estimasi kematian yang dikaitkan dengan asap kebakaran menurut penelitian, bukan pencatatan kematian resmi pemerintah. Laporan tersebut menyoroti besarnya korban jiwa akibat polusi udara yang dinilai sebenarnya dapat dicegah.

Indonesia telah berbulan-bulan menghadapi kebakaran hutan yang diperparah kekeringan akibat fenomena cuaca El Nino. Berdasarkan data pemantau deforestasi Nusantara Atlas, kebakaran telah melahap lebih dari 1,9 juta hektare lahan selama sembilan bulan hingga September 2026.

Pemerintah belum mengonfirmasi maupun membantah angka luasan kebakaran tersebut.

Dampak kebakaran juga meluas melampaui batas negara. Kabut asap menyebabkan tingkat polusi udara meningkat hingga Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timor Leste, sekaligus memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangganya.

Para ahli menilai praktik pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi salah satu penyebab utama kebakaran. Praktik tersebut kerap dikaitkan dengan aktivitas perusahaan kayu, perkebunan kelapa sawit, hingga pertambangan.

Laporan CREA juga memperkirakan sekitar 57,8 juta penduduk Indonesia menghirup udara dengan kualitas tidak sehat hingga berbahaya selama September.

Angka kematian akibat polusi udara tersebut meningkat 42 persen dibandingkan Agustus yang diperkirakan mencapai 3.740 jiwa. 

Dari total 5.310 kematian akibat polusi udara pada September, sebanyak 3.560 di antaranya dikaitkan dengan asap kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, 1.750 kematian lainnya berasal dari sumber pencemaran nonkebakaran, seperti pembangkit listrik, industri, dan transportasi.

CREA menggunakan paparan partikel halus PM2.5 sebagai dasar perhitungan. Partikel berukuran sangat kecil ini dapat menembus paru-paru hingga masuk ke aliran darah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengaitkan paparan PM2.5 dengan peningkatan risiko penyakit dan kematian dini.

Pulau Jawa juga menghadapi ancaman polusi serius

Menariknya, persoalan pencemaran udara di Pulau Jawa ternyata tidak didominasi asap kebakaran hutan. Laporan CREA mengatakan bahwa antara 73 dan 80 persen kematian akibat polusi udara – total 1.530 pada bulan September – disebabkan oleh sumber non-kebakaran seperti industri, emisi kendaraan, dan pembakaran sampah.

Dalam laporan tersebut, CEO konsultan Landscape Indonesia, Agus Sari, menunjuk pada kesiapan pemerintah yang kurang untuk apa yang ia gambarkan sebagai bencana yang “dapat diprediksi dan dapat dihindari”.

Jumlah kematian akibat polusi udara yang dikaitkan dengan sumber-sumber tersebut mencapai sekitar 1.530 jiwa pada September.

CEO konsultan Landscape Indonesia, Agus Sari, menyoroti lemahnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana yang menurutnya sebenarnya bisa diprediksi dan dicegah.

Agus juga menyinggung pemangkasan anggaran yang menghambat upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran.

"Indonesia seharusnya mampu mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi. Kenyataan bahwa kita sama sekali tidak siap sepenuhnya merupakan persoalan kurangnya kemauan," kata Agus.

Pemerintah diminta mengubah strategi penanganan

Pemerintah sebelumnya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa lebih dari 72.000 orang telah dikerahkan dalam operasi penyemaian awan dan pemadaman kebakaran, lebih dari 2.100 dokter dan petugas kesehatan diaktifkan di daerah yang terkena dampak parah, dan 5,3 juta masker telah didistribusikan.

Laporan CREA berpendapat bahwa pemerintah perlu beralih dari respons kebakaran hutan ke restorasi lahan gambut yang rawan kebakaran akibat pengeringan lahan yang luas.

“Langkah ini harus disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pembukaan lahan ilegal melalui pembakaran, serta penguatan akuntabilitas hukum bagi pemegang konsesi untuk mencegah kerusakan,” kata Agus. 

Sementara untuk wilayah yang menghadapi pencemaran nonkebakaran, khususnya Pulau Jawa, pemerintah diminta memperketat standar emisi industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor.